Foto Kegiatan
Siaran Pers
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:54 WIB
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:45 WIB
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:44 WIB
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:42 WIB
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:41 WIB
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:39 WIB
-, Kamis, 5 Desember 2019 16:37 WIB
-, Jum'at, 22 November 2019 19:23 WIB
-, Jum'at, 22 November 2019 19:22 WIB
-, Jum'at, 22 November 2019 19:20 WIB
-, Jum'at, 22 November 2019 17:32 WIB
-, Jum'at, 22 November 2019 17:27 WIB
-, Jum'at, 22 November 2019 17:25 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 17:53 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 17:51 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 16:33 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 16:32 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 16:14 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 16:11 WIB
-, Rabu, 20 November 2019 15:40 WIB
Live Streaming
Video Kegiatan
see all
Media Online
Jpp.go.id, Senin, 25 November 2019 16:03 WIB
Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mensyaratkan soal edukasi kesehatan reproduksi merupakan bekal wajib dalam bimbingan perkawinan untuk mendapatkan sertifikasi perkawinan.
Bkkbn.go.id, Senin, 25 November 2019 15:51 WIB
Kompasiana.com, Minggu, 24 November 2019 00:00 WIB
Kiblat.net, Minggu, 24 November 2019 00:00 WIB
Indovoices.com, Minggu, 24 November 2019 00:00 WIB
Suaramuslim.net, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Republika.co.id, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Republika.co.id, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Liputan6.com, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Indovoices.com, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Perkawinan adalah suatu komitmen dari pasangan yang ingin membina keluarga bahagia dan sejahtera sepanjang hayat. Komitmen suci tersebut idealnya membentuk keluarga-keluarga harmonis, sehat, cerdas, bermasyarakat dan pada akhirnya mendorong terciptanya bangsa yang berdaya saing.
Media Cetak
Republika, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) masih membahas teknis materi sertifikasi perkawinan. Aturan tentang petunjuk sebelum pernikahan saat ini masih menggunakan aturan lama.
Media Indonesia, Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Koran Tempo, Kamis, 21 November 2019 15:07 WIB
Media Indonesia, Kamis, 21 November 2019 15:05 WIB
Harian Kontan, Kamis, 21 November 2019 08:12 WIB
Koran Tempo, Rabu, 20 November 2019 15:00 WIB
Indo Pos, Rabu, 20 November 2019 11:01 WIB
Koran Tempo, Rabu, 20 November 2019 10:55 WIB
Harian Kontan, Rabu, 20 November 2019 08:02 WIB
Media Indonesia, Rabu, 20 November 2019 07:56 WIB
Pemerintah menyetop sementara penyaluran sekitar Rp4.9 miliar jatahdana desa yang tersisa untuk sejumlah desa bermasalah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Media TV
TV MU, Kamis, 21 November 2019 00:00 WIB
Metro TV, Rabu, 20 November 2019 09:27 WIB
Metro TV, Rabu, 20 November 2019 07:36 WIB
TV MU, Kamis, 14 November 2019 00:00 WIB
Infografis
Kamis, 5 Desember 2019 15:32 WIB
Era Baru Tak Ribet Urus KTP
Jum'at, 22 November 2019 17:19 WIB
Perlukah Sertifikat Perkawinan?
Rabu, 20 November 2019 15:48 WIB
RCEP : Berharap Investasi
Selasa, 19 November 2019 13:44 WIB
Polemik Dana Desa, Sudah Tepat Guna?
Meme's
.jpeg)
Minggu, 24 November 2019 15:27 WIB
Sertifikat itu bukan dijadikan syarat dalam melangsungkan pernikahan, tapi yang wajib itu adalah pemerintah untuk memfasilitasi adanya pembinaan terhadap calon pengantin
Minggu, 24 November 2019 15:26 WIB
Kami dari BKKBN sangat menyambut balk dengan adanya sertifikasi ini. Kami optimis sertifikasi ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi dan masukan tentang reproduksi maupun proses reproduksi.
Minggu, 24 November 2019 15:25 WIB
Kami senang denga adanya sertifikasi pranikah ini. Sepanjang sertifikasi ini ditujukan untuk menyiapkan dan membentuk keluarga yang unggul
Minggu, 24 November 2019 15:23 WIB
"Sertifikasi ini untuk memberikan pengertian hak dan kewajiban kepada calon suami dan istri, mempersiapkan fisik dan mentalnya, serta mempersiapkan segalanya untuk melangsungkan pernikahan"
- Kamis, 5 Desember 2019 16:54 WIB
Positif
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pihaknya akan melakukan Sensus Penduduk 2020 untuk mendapatkan data berkualitas sebagai basis kebijakan pembangunan dan tidak boleh ada satu data penduduk yang terlewatkan.
- Kamis, 5 Desember 2019 16:45 WIB
Positif
Pengurusan surat pindah kependudukan tidak lagi rumit dan berbelit. Pasalnya, pengurusan tidak lagi harus mendatangi dukcapil awal, tapi bisa di dukcapil terdekat.
Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Era Baru Tak Ribet Urus KTP" yang berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/12/2019).
- Kamis, 5 Desember 2019 16:44 WIB
Positif
Jakarta - Kepengurusan data kependudukan yang lebih cepat dan merata akan mendukung rencana pemerintah untuk mendapatkan Satu Data Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memakai data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sebagai basis Sensus Kependudukan tahun 2020.
- Kamis, 5 Desember 2019 16:42 WIB
Positif
Dukcapil tidak bisa mengubah data bila tidak dilaporkan oleh pihak yang berhak.
- Kamis, 5 Desember 2019 16:41 WIB
Positif
Jakarta - "Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020 merupakan perwujudan Satu Data Indonesia," demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Era Baru Tak Ribet Urus KTP" yang berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/12/2019).
- Kamis, 5 Desember 2019 16:39 WIB
Positif
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan terobosan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk pada tahun 2020, yakni dengan melakukan Sensus Online. Langkah ini dinilai memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi untuk berpartisipasi dalam Sensus Penduduk sehingga tidak perlu menunggu petugas sensus.
- Kamis, 5 Desember 2019 16:37 WIB
Positif
Jakarta - Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu pelayanan publik itu adalah layanan administrasi kependudukan (adminduk).
Jpp.go.id Senin, 25 November 2019 16:03 WIB
Positif
Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mensyaratkan soal edukasi kesehatan reproduksi merupakan bekal wajib dalam bimbingan perkawinan untuk mendapatkan sertifikasi perkawinan.
Bkkbn.go.id Senin, 25 November 2019 15:51 WIB
Positif
Jakarta - “Program BKKBN adalah merencanakan untuk membentuk keluarga diantaranya melalui Program Generasi Berencana (GenRe), kami senang dan menyambut baik ada rencana untuk sertifikasi pra nikah, sepanjang ditujukkan untuk persiapan membentuk keluarga, karena keluarga menjadi wadah yang sangat penting dalam mencetak manusia menjadi generasi yang unggul untuk Indonesia Maju. Menurut kami untuk menciptakan generasi yang unggul harus ada proses reproduksi yang baik dan sehat. Selama ini banyak sekali pasangan usia subur yang sudah menikah tetapi tidak mengerti sama sekali tentang proses reproduksi sedangkan kalau kita ingin menghasilkan generasi yang unggul pasti yang menjadi hulu adalah proses reproduksi”. Jelas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, pada kegiatan Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) tema Perlukah Sertifikasi Perkawinan? di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/11).
Kompasiana.com Minggu, 24 November 2019 00:00 WIB
Positif
Masih ingat dengan cerita layangan putus? sepertinya sertifikasi perkawinan penting dilakukan karena ada materi-materi yang harus dipelajari oleh kedua pihak, agar kedepannya tidak terjadi saling menyakiti, poligami secara diam-diam. Anak-anak yang terbengkalai.
Kiblat.net Minggu, 24 November 2019 00:00 WIB
Positif
Jakarta – Direktur Bina KUA (Kantor Urusan Agama) dan Keluarga Sakinah Kemenag, Mohsen mengklaim bahwa di samping sertifikasi perkawinan untuk memperkuat ketahanan keluarga, bimbingan pasca pernikahan juga penting.
Indovoices.com Minggu, 24 November 2019 00:00 WIB
Positif
“Sertikasi perkawinan yang didahului denga bimbingan dan penyuluhan persiapan pernikahan sesungguhnya untuk memperkuat ketahanan keluarga,” demikian menurut Direktur Bina KUA (Kantor Urusan Agama) dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Mohsen dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk“Perlukah Sertifikasi Perkawinan?” yang digelar di Kementerian Kominfo, Jakarta.
Suaramuslim.net Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Positif
Jakarta - Usulan sertifikasi pernikahan yang digagas oleh kementerian Koordinator bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi ramai diperbincangkan dan menjadi pro-kontra di tengah masyarakat.
Republika.co.id Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Positif
Jakarta -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengungkapkan sebanyak 20 provinsi di Indonesia mencatatkan persentase perkawinan di bawah usia 18 tahun masih di atas angka rata-rata nasional. Sejauh ini angka rata-rata nasional perkawinan di bawah 18 tahun yakni sebesar 11,2 persen.
Republika.co.id Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Positif
Jakarta -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) angkat bicara ketika disinggung diwajibkannya pasangan calon pengantin memiliki sertifikat perkawinan sebelum menikah yang bisa disalahgunakan dan dimanfaatkan jasa praktik calo.
Liputan6.com Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Positif
Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyambut baik akan adanya sertifikasi perkawinan. Hal ini agar para pasangan, baik calon suami maupun istri, tahu akan segala hal mengenai kesuburan guna memiliki keturunan.
Indovoices.com Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Positif
Perkawinan adalah suatu komitmen dari pasangan yang ingin membina keluarga bahagia dan sejahtera sepanjang hayat. Komitmen suci tersebut idealnya membentuk keluarga-keluarga harmonis, sehat, cerdas, bermasyarakat dan pada akhirnya mendorong terciptanya bangsa yang berdaya saing.
Republika Sabtu, 23 November 2019 00:00 WIB
Positif
Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) masih membahas teknis materi sertifikasi perkawinan. Aturan tentang petunjuk sebelum pernikahan saat ini masih menggunakan aturan lama.