Media Online
Media Cetak
Media TV
Infografis
Meme's
Liputan6.com Kamis, 16 Agustus 2018 18:19 WIB
Positif
Jakarta - Maraknya kepala daerah terjerat korupsi, pemerintah membentuk tim khusus untuk memberantas korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim gabungan lintas lembaga ini fokus terhadap pencegahan korupsi.
Skalanews.com Kamis, 16 Agustus 2018 16:03 WIB
Positif
Jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah terobosan baru dalam aksi pemberantasan korupsi.
Koran-jakarta.com Kamis, 16 Agustus 2018 15:58 WIB
Positif
Jakarta - Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah sinergis dalam pen­cegahan korupsi. Upaya makin menyinergikan pencegahan korupsi ini dilakukan dengan menggelar pertemuan peme­rintah dan KPK membahas pe­laksanaan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.
Horassumutnews.com Kamis, 16 Agustus 2018 15:56 WIB
Positif
KPK dan Pemerintah melakukan kolaborasi pencegahan korupsi di Indonesia. Landasan penguatan kolaborasi ini yakni Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang ditandatangani 20 Juli 2018 lalu.
Radartegal.com Kamis, 16 Agustus 2018 15:54 WIB
Positif
Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi. Itu setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan itu merupakan perbaikan dari aturan sebelumnya.�
Horassumutnews.com Kamis, 16 Agustus 2018 15:50 WIB
Positif
Maraknya kepala daerah terjerat korupsi, pemerintah membentuk tim khusus untuk memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tim gabungan lintas lembaga ini fokus terhadap pencegahan korupsi.
Berita.menarik.net Kamis, 16 Agustus 2018 15:45 WIB
Positif
“Ini Tiga Fungsi Kerja Timnas Pencegahan Korupsi”. Selamat menikmati informasi dan berita menarik dari kami . Jangan lewatkan untuk membaca informasi ini sampai selesai. Semoga dapat memberikan inspirasi.
TV MU Kamis, 16 Agustus 2018 11:52 WIB
Positif
-
Koran Jakarta Kamis, 16 Agustus 2018 11:52 WIB
Positif
Dari kiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Ketua KPK , Agus Rahardjo, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertumpu tangan usai memberikan keterangan pers terkait pencegahan korupsi di Gedung KPK , Jakarta, Rabu (15/8).
Rakyat Merdeka Kamis, 16 Agustus 2018 11:50 WIB
Positif
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait kolaborasi pencegahan korupsi, di Gedung KPK , Jakarta, kemarin.
SCTV Kamis, 16 Agustus 2018 11:49 WIB
Positif
-
Kompas Kamis, 16 Agustus 2018 11:48 WIB
Positif
Jakarta - Sanksi tegas akan dikenakan kepada kementerian/ lembaga hingga pemerintah daerah jika mereka tak tepat waktu menerapkan rencana aksi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Kompas Kamis, 16 Agustus 2018 11:40 WIB
Positif
Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (dari kiri ke kanan) berjabat tangan seusai konferensi pers di Gedung KPK , Jakarta, Rabu (15/8/2018). Mereka menyampaikan tentang pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang akan fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi berkolaborasi dengan kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintah daerah, dan KPK .
Media Indonesia Kamis, 16 Agustus 2018 11:38 WIB
Positif
(Dari kiri) Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerangkan perihal Perpres No 54/2018 yang merupakan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang akan melibatkan banyak lembaga dan kementerian dengan KPK sebagai koordinatornya, di Gedung KPK , Jakarta, kemarin.
Bisnis Indonesia Kamis, 16 Agustus 2018 11:32 WIB
Positif
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua Mri), Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertumpu tangan seusai memberikan keterangan pers terkait dengan pencegahan korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8). Dalam keterangan pers, Tim Nasional Pencegahan Korupsi menyatakan akan men Cegah Korupsi dari hulunya dan berharap Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat berjalan dengan baik.
Warta Kota Kamis, 16 Agustus 2018 11:29 WIB
Positif
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua dari kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kanan), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kanan) berfoto seusai memberikan keterangan pers terkait pencegahan korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8). Tim Nasional Pencegahan Korupsi mengatakan akan men Cegah Korupsi dari hulunya dan berharap peraturan presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat berjalan dengan baik.
Harian Pelita Kamis, 16 Agustus 2018 11:27 WIB
Positif
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan soal rendahnya komitmen dan integritas Kepala Daerah serta modus praktik korupsi yang ditangani di internal Kementerian Dalam Negeri yang meningkat.
Koran Jakarta Kamis, 16 Agustus 2018 10:53 WIB
Positif
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah sinergis dalam pencegahan korupsi.
Kompas.com Kamis, 16 Agustus 2018 08:32 WIB
Positif
Jakarta - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan strategi nasional pencegahan korupsi yang dirintis oleh KPK dan kementerian/lembaga terkait akan dievaluasi secara bersama setiap dua tahun sekali.
Rakyat Merdeka Kamis, 16 Agustus 2018 08:25 WIB
Netral
Tjahjo mencatat dugaan korupsi di kementeriannya meningkat selama 2016-2017. Dia mengaku, menemukan sekitar 1.924 dugaan korupsi berupa laporan fiktif hingga suap dan gratifikasi selama dua tahun itu.