Gara-Gara Ada ASN Ogah Dipindah Ke Lahan Kering KSP Usulkan Berlakukan Single Salary/Gaji Tunggal

TANGGAL :
Jum'at, 9 Agustus 2019

JAM NAIK BERITA :
21:23:35

MEDIA :
Tribunnews.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Setiawan Wangsaatmaja, Deputi SDMA KemenPAN-RB,Yanuar Nugroho, Deputi II KSP

TONE :
Pro

TOPIC :
Smart ASN

CATEGORY :
Kementerian PAN-RB

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 114.000.000

AD :
Rp. 38.000.000

LINK ORIGINAL :

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memunculkan wacana single salary atau sistem penggajian tunggal untuk Aparatur Sipil Negara ( ASN).
Hal tersebut mencuat dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenpan RB.

Deputi II KSP Yanuar Nugroho mengungkapan bahwa single salary ASN dinilai perlu dilakukan menyusul arahan Presiden Joko Widodo yang meminta distribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik.

"Karena kalau enggak single salary orang susah (untuk dipindahkan ke kementerian atau lembaga lain)," ujarnya, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Karena kalau saya misal pindah kementerian itu merasa gajinya lebih kecil, enggak bisa padahal perlu," sambung dia.

Yanuar mengatakan, single salary ASN sudah dimasukkan ke dalam delapan usul KSP untuk mengembangkan manajeman talenta ASN yang ada di Indonesia.

Selain single salary ASN, KSP juga mengusulkan agar adanya penerbitan Peraturan Pemerintah terkait gaji, tunjangan dan fasilitas ASN.

Ia belum menjelaskan dengan rinci skema single salary ASN dan PP tersebut.

Ini termasuk apakah berupa penyeragaman gaji dan tunjangan seusai tingkatkan jabatan antar kementerian atau lembaga atau lebih luas lagi.

Namun, di tempat yang sama Deputi SDMA Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, tidak ada skema tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang detail saat ini.

Akibatnya kata dia, terjadi gap alias kesenjangan penghasilan ASN tidak hanya antar kementerian atau lembaga saja namun juga antar daerah.

"Mereka suka-suka dengan berpegang dari aturan Kepmendagri, sepanjang daerah masih mampu dengan PAD-nya, meraka bisa menaikan (penghasilan ASN) dengan justifikasi mereka," kata dia.

Akibat dalam rangka menajemen talenta, ASN di kementerian atau lembaga akan enggan dipindahkan ke kementerian lain yang tunjangannya lebih kecil.

Padahal arahan presiden untuk lima tahun ke depan kata Yanuar sudah jelas yakni distribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik, bahkan ke pelosok.

Tanggapan Kemenpan RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) angkat bicara menanggapi wacana single salary untuk ASN yang dimunculkan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapan, saat ini Indonesia memang belum memiliki satu acuan terkait pemberian tunjangan untuk ASN.

"Mereka suka-suka dengan berpegang dari aturan Kepmendagri yakni sepanjang daerah masih mampu dengan PAD-nya, mereka bisa menaikkan dengan justifikasi mereka," ujarnya di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Saat ini kata dia, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kesenjangan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang berbeda-beda.

Kemenpan RB ucapnya sudah membedah terkait perbedaan tunjangan ASN tersebut dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan.

"Rupanya tidak ada skema konsultasi ketika kita bicara mereka daerah untuk menaikan TPP-nya. Enggak ada konsultasi kepada pusat," sambung dia.

Di tengah upaya pemerintah membangun menajemen talenta ASN, gap penghasilan ASN antar daerah dinilai akan menjadi penghambat.

Sebab saat pemerintah melakukan distribusi ASN ke berbagai daerah, ASN akan menolak karena perbedaan tunjangan.

"Bisa bayangkan misalnya dari Pemda DKI suruh pindah ke Sleman yang mana remunerasinya bagai bumi dan langit," kata dia.

Setiawan menilai, perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas untuk ASN sehingga bisa menjadi acuan Pemda.

Sebelumnya, KSP memunculan wacana single salary untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut mencuat dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenpan RB.

Deputi II KSP Yanuar Nugroho mengungkapan bahwa single salary ASN dinilai perlu dilakukan menyusul arahan presiden yang meminta distribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik.

Selain itu, single salary ASN sudah dimasukan ke dalam delapan usul KSP untuk mengembangkan manajeman talenta ASN yang ada di Indonesia.

Namun KSP belum menjelaskan dengan rinci skema single salary ASN tersebut.

Termasuk apakah berupa penyeragaman gaji dan tunjangan sesuai tingkatkan jabatan antar kementerian atau lembaga atau lebih luas lagi.

Pesan JK

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memberikan pembekalan dan motivasi kepada calon pegawai negeri sipil ( CPNS) dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Poin penting yang disampaikan Kalla adalah Aparatur Sipil Negara ( ASN) harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. "Yang menjadi tugas Anda melayani," kata Kalla di hadapan ribuan CPNS.

Wapres mengatakan, setiap profesi tentu punya tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, cara melayaninya pun juga berbeda sesuai dengan kodratnya.

Dengan demikian, kehadiran ASN dapat menjadi pelayanan publik demi kemajuan negara.

"Melayani tentu berbeda caranya, tergantung apa tugasnya. Seorang guru, artinya mengajar dan mendidik generasi muda dengan baik Pegawai kesehatan, artinya melayani meningkatkan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, JK juga meminta seluruh ASN untuk bepikir cerdas dan maju, serta terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaanya.

Sehingga dengan sikap tersebut memberikan perubahan dan kemajuan bagi Indonesia.

"Semuanya mempunyai tugas masing-masing dalam melayani. Jangan berprinsip, dulu PNS itu ingin dihargai dan layani, itu sudah berubah. Kita harus berpikir lebih baik dan maju," imbuhnya.

Dia menyebutkan, jika sebuah proses administrasi bisa dilakukan dengan cepat maka harus segera diselesaikan. Ia meminta tidak ada alasan lagi untuk lambat dalam melayani masyarakat dalam hal apapun.

"Jangan berprinsip, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat? Pokoknya harus dipercepat itu prinsip yang kita pegang saat ini," tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelenggarakan Presidential Lecture kedua pada 2019. Acara ini diikuti lebih dari 6.000 CPNS yag diterima pada rekrutmen 2018 lalu