Pembangunan SDM Harus Terintegrasi

TANGGAL :
Jum'at, 16 Agustus 2019

JAM NAIK BERITA :
00:00:00

MEDIA :
Investor Daily Indonesia

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
SDM Unggul

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 287.280.000

AD :
Rp. 95.760.000

FILE ORIGINAL :


Jakarta – Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) har us dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengembangan SDM di hulu yakni memastikan kesehatan seluruh penduduk, kualitas pendidikan serta distribusi guru. Sedangkan di hilir, pemerintah akan mendirikan Lembaga Manajemen Talenta seiring masih rendahnya daya saing Indonesia. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu sosial Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Yanuar Nugroho mengatakan, terkait pembangunan SDM di hulu, jumlah penerima bantuan BPJS dari 96,7 juta pada tahun ini akan dinaikkan menjadi 107 juta jiwa tahun depan. “Targetnya kita bisa mencapai universal health coverage,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jakarta, belum lama ini. Kedua, memastikan kualitas pendidikan dan distribusi guru. Dalam hal ini pemerintah akan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa yang akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Program ini dinamakan KIP kuliah. Ketiga, yaitu memperbaiki dan mengintegrasikan bantuan sosial. “Kalau Anda lihat kartu sembako murah adalah upaya meningkatkan upaya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini,” ucap Yanuar. Sedangkan untuk pengembangan SDM di hilir, pemerintah akan mendirikan Lembaga Manajemen Talenta seiring masih rendahnya daya saing Indonesia. Melalui lembaga ini nantinya pemerintah akan merekrut, mengembangkan lalu memperkerjakan siswa siswa yang dinilai berpotensi. “Saya kira yang penting bukan lembaganya tetapi bagaimana strateginya. Jelas kita butuh strategi manajemen talenta. Perlu dipastikan ada model mendorong munculnya talenta yang berprestasi,” ucap Yanuar. Sejauh ini, KSP bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertugas menyusun grand design manajemen talenta. Dua lembaga ini saat ini sedang mengkaji grand design untuk manajemen talenta makro nasional. Lima hal yang menjadi fokus awal pengembangan yaitu olah raga, seni dan budaya, riset teknologi, dan aparatur sipil negara (ASN)
Pembangunan SDM Harus Terintegrasi

Ia mencontohkan, saat ini ada atlet Lalu Muhammad Zohri yang berprestasi sampai ke tingkat internasional. Namun, mereka bisa berprestasi karena upaya mereka sendiri bukan karena upaya negara.

“Sekarang negara hadir untuk memfasilitasi, mengidentifikasi, dan memberikan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta talenta tersebut,” ucap Yanuar.

Ia mengatakan, dalam penyusunan rancangan ini nantinya KSP dan Bappenas juga bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya untuk pengembangan ASN akan bekerja dengan Kementerian PAN-RB sedangkan untuk riset bekerjasama dengan Kemenristekdikti. “Deadline grand design ini harus selesai bulan September,” ucap Yanuar.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo berencana meningkatkan alokasi dana di sektor pendidikan secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Dana abadi pendidikan ini LPDP dinaikkan dari Rp 60 triliun ke Rp 100 triliun. Dana abadi riset dinaikkan dari Rp 1 triliun ke Rp 50 triliun. Dana abadi kebudayaan dalam lima tahun ke depan akan dinaikan dari Rp 2 triliun menjadi Rp 50 triliun. Presiden sudah memerintahkan agar perguruan tinggi dapat dana abadi. Jumlahnya Rp 5 triliun dalam lima tahun menjadi Rp 50 triliun.

“Fungsi dana abadi ini agar perguruan tinggi kita mampu masuk ke 500 besar ranking. Saat ini hanya Universitas Indonesia, Intitut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada. Perguruan tinggi yang berpotensi untuk didorong masuk ke sana yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Intitut Teknologi 10 November dan Universitas Airlangga,” jelas Yanuar.

Terkait permasalahan stunting, Yanuar mengatakan, pemerintah dalam lima tahun terakhir telah menurunkan angka stunting dari 37% ke 30%. Namun target ini belum memuaskan. Sebab jika merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), negara yang cukup sehat adalah angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Permasalahan ini menjadi permasalahan jangka panjang.

“Stunting ini persoalan yang menjadi salah satu prioritas. Sebab terjadi sejak anak dalam kandungan. Jadi target kampanye stunting harus dari ibu. Bagi pemerintah stunting ini diarusutamakan. Ini sudah dimasukan dalam alokasi dana desa,” ucap Yanuar.

Makna SDM Unggul

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan makna SDM Unggul, Indonesian Maju yaitu Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. “Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum.

Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia, dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif,” ucap Moeldoko.

Posisi Indonesia dalam indeks di tingkat internasional untuk menuju Indonesia Maju, menurut Moeldoko, memang masih jauh. Untuk itu harus dilakukan sejumlah program untuk mempersempit ketertingalan.

“Korea Selatan memiliki SDA (sumber daya alam) terbatas karena negara empat musim, luas negara hanya 100.210 km², unggul karena mampu mengembangkan teknologi, mencapai peringkat ke-15 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index,” jelas Moeldoko.

Ia mengatakan, fokus kerja Pemerintahan Jokowi adalah peletakan pondasi pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan manusia untuk Indonesia Maju.

“Untuk itu, diperlukan persprektif yang holistik dalam mempersiapkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dari Kebijakan Hulu, yang harus dilakukan, pertama, memastikan ketersediaan infrastruktur. Kedua, perbaikan layanan kesehatan dan gizi. Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan. Keempat, link and match kompetensi SDM dengan kebutuhan industri,” ucap Moeldoko.

Tingkatkan Anggaran Riset

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan untuk meningkatkan anggaran riset. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Apalagi hal tersebut juga menjadi prioritas pembangunan dalam lima tahun kedepan.

“Pemerintah sedang membentuk kultur masyarakat yang berpikiran kritis, salah satunya melalui pendidikan dan riset. Dana penelitian sudah dialokasikan pemerintah pada APBN 2019 dan diharapkan akan meningkat lebih banyak,” ucap Sri Mulyani, di Jakarta belum lama ini.

Dalam APBN 2019, pemerintah sudah meningkatkan alokasi dana riset menjadi Rp 35,7 triliun dari tahun 2018 sebesar Rp 33,8 triliun. Tetapi alokasi dana riset di tahun 2019 terbagi dalam 45 Kementerian/Lembaga (K/L). Ia mengatakan, dalam Undang-undang sudah ditetapkan bahwa alokasi dana untuk pendidikan berasal dari 20% anggaran belanja dalam APBN.

Menkeu menjelaskan, produktivitas merupakan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dengan input yang sama. Namun, kontribusi produktivitas pada pertumbuhan Indonesia masih sangat kecil. Produktivitas bisa muncul dengan adanya teknologi dan inovasi yang sangat erat kaitannya dengan ekosistem suatu negara. Penelitian tidak terlepas dari tingkat kualitas pendidikan.

Ia meyakini bahwa pendidikan tidak hanya akan menghasilkan manusia kompeten tetapi juga menciptakan peradaban. “Masyarakat bisa mengembangkan critical thinking datangnya dari keluarga dan pendidikan. Masyarakat harus bisa memikirkan solusi atas masalah melalui cara-cara yang ilmiah,” ucapnya. Adapun 43,7% dari total anggaran untuk riset tersebut digunakan untuk penelitian, sedangkan 56,3% sisanya untuk belanja operasional, jasa Iptek, belanja modal, serta pendidikan dan pelatihan. “Alokasi yang dipakai benar untuk penelitian saja lebih kecil dari aktivitas pendukung, itu harus diteliti dan dikaji apa ada yang salah,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata alokasi pendidikan dan riset di Indonesia sehingga sektor penelitian bisa lebih baik. Pemerintah juga mendorong peran swasta dalam pengembangan riset. Sebab peran pihak swasta yang hanya 10% dalam pendanaan kegiatan riset di Indonesia.

“Dari total belanja penelitian di Indonesia, itu 66% berasal dari pemerintah, sedangkan peranan swasta hanya 10%,”ucap Sri Mulyani. Hal ini jauh berbeda dengan berbagai negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) karena 70% pendanaan riset diberikan oleh pihak swasta. “Ini menunjukkan adanya perbedaan, dominasi pemerintah atau kurangnya par tisipasi swasta pasti ada penyebabnya,” ucap Sri Mulyani. Ia menilai rendahnya kontribusi pihak swasta adalah kurang menariknya insentif yang diberikan oleh pemerintah sehingga swasta tidak mengoptimalkan kebijakan keringanan pajak yang diberikan. Saat ini pemerintah berupaya mendorong insentif fiskal melalui superdeductable tax untuk perusahaan yang bersedia melakukan suatu riset atau penelitian. Selain itu, perusahaan swasta tersebut juga akan mendapatkan pendidikan serta pelatihan vokasi dengan harapan pihak swasta bisa lebih aktif untuk mendukung pendanaan riset di Indonesia.

“Hal itu dilakukan agar menyeimbangkan kontribusi dan peran dari pendanaan riset karena riset dari swasta biasanya muncul suatu insting wiraswasta atau problem solving yang nyata,” ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Tingkatkan Produktivitas

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM. “Manusia sebagai input dari proses produksi. Kalau manusia menjadi faktor produksi, maka yang harus ditingkatkan adalah kualitas dari manusianya sendiri. Seperti apa SDM yang diharapkan agar perekonomian bisa berjalan lancar dan produksi benar benar maksimal,” ucap Bambang Brodjonegoro pada Forum Merdeka Barat di Kantor Bappenas, Rabu (14/8).

Ia mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada di angka 0,53 atau berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Angka itu menunjukkan posisi Indonesia lebih tinggi dibandingkan rerata negara lower middle income. Lebih rendah dibanding rerata negara upper middle income. Angka ini masih berada di bawah Singapura, yang sudah 0,88 dan Vietnam yang sudah mencapai 0,67.

“Dengan melihat kondisi hari ini, maka manusia Vietman akan lebih produktif ketimbang Indonesia. Jika Indonesia dan Vietnam menghasilkan produk yang sama, maka kita kalah bersaing karena produktivitasnya lebih rendah,”ucap Bambang.

Jika melihat data HCI, capaian pendidikan dan status kesehatan anak-anak Indonesia yang lahir saat ini diperkirakan 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimum. Pemerintah berharap angkatan kerja Indonesia bisa kian dimaksimalkan produktivitasnya.

“Kita harus menyiapkan sekarang supaya HCI ini harus naik sehingga anak yang lahir tahun depan punya kemampuan untuk mengoptimalkan produkitivitas lebih tinggi. Upaya yang dilakukan saat ini dampaknya ada yang langsung dan ada yang jangka menengah panjang,” ucap Bambang.

Ia mengatakan, upaya pengembangan SDM dilakukan melalui kolaborasi dalam dunia pendidikan untuk penyusunan kurikulum dan penyediaan magang. Tidak bisa pola sekarang, dengan sendirinya, beradaptasi dengan Industri 4.0. Tetap harus ada terobosan signifikan. “Dibutuhkan pemikiran yang analitis, inovatif, dan strategi pembelajaran yang berbeda. Sekarang makin banyak blended teaching, tidak hanya tatap muka tetapi juga diselingi video conference,” kata dia.

Dia menambahkan, pembelajaran harus lebih aktif, bukan teacher centre, tapi lebih pada learning creative. “Ini bersifat lebih aktif. harus kreatif orisinil. Berbicara ekonomi kreatif bukan hanya seni, budaya tetapi kreaitifitas. bisakah kreatifitas penduduk Indonesi unggul terutama dair pelakunya sendiri,” ucap Bambang.

Menurut dia, untuk ke depannya sekolah saja tidak cukup untuk buat SDM menjadi kompetitif. Kombinasi hard skill dan soft skill mau tidak mau menjadi keharusan. Itulah sebabnya pemerintah mendorong kebijakan keterampilan tenaga kerja. Misalnya magang harus jadi sarana untuk menyiapkan siswa agar terserap di lapangan kerja. Selain itu, kebijakan yang mendorong peningkatan proporsi tenaga kerja tersertifikasi kompetensi.

“Sertifikat kompetensi itu penting untuk menunjukkan apa kebisaan si tenaga kerja. Dengan sertifikat kompetensi, yang bersangkutan juga lebih mudah di-hire. Dengan sertifikat juga, upah juga lebih baik,” ucap Bambang

Kebijakan lain, yaitu peningkatan retraining internal perusahaan. Hal ini akan menjadi lebih baik jika inisiatifnya berasal dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang mendorong tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan kemajuan digital.

“Kursus-kursus menjadi penting, khususnya di bidang pengetahuan digital. Coding jadi sumber kemampuan manusian beradaptasi dengan dunia digital,” tutur Bambang.

Tingkatkan Pendapatan

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, untuk mendorong SDM unggul dan keluar dari negara berpenghasilan menengah, maka Indonesia harus bisa menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ketujuh pada 2045 dan mendorong perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5,7% per tahun.

Untuk mencapainya, Indonesia harus segera menyiapkan SDM unggul yang diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera dan mandiri. Hammam menuturkan pengembangan SDM unggul bertujuan untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi (Iptek) .

“Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia harus dapat menyiapkan SDM unggul yang kompeten, profesional dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengembangkan berbagai inovasi teknologi yang dapat menghasilkan berbagai produk dan teknologi yang memiliki daya saing tinggi di pasar global” ujarnya saat dihubungi Investor Daily, Senin (12/8).

Dia mengatakan, untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara, paling tidak terdapat tiga pilar utama pembangunan yang dapat dijadikan pondasi yaitu SDM unggul, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Apabila SDM kita mampu menguasai Iptek serta mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam semaksimal mungkin secara berkelanjutan, bukan mustahil Indonesia akan menjadi raksasa kekuatan ekonomi dunia, karena tidak banyak negara yang memiliki sumberdaya alam sekaya Indonesia” jelas dia.

Dia mengatakan, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mengembangkan SDM terkait dengan persaingan ekonomi global. Pertama, pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan stabil. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya harga komoditas dunia yang berkelanjutan dan belum terpenuhinya kebutuhan energi bahan bakar nasional terutama energi alternatif.

Kedua, upaya untuk memperkuat daya saing industri, maritim dan pariwisata yang dapat menyerap banyak lapangan kerja, peningkatan perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai industri Indonesia masih didominasi komoditas ekstraktif yang bernilai ekonomi rendah. Sementara untuk keunggulan komparatif Indonesia terutama produk dengan muatan teknologi tinggi dan menengah mengalami penurunan. “Sektor maritim belum termanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan teknologi pemanfaatannya,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, lanjut dia, juga masih terkendala adanya keterbatasan infrastruktur yang masih kalah daya saing dengan negara lain. Lalu, investasi juga diperlukan, untuk memperluas tingkat partisifasi masyarakat dalam pembangunan nasional untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara guna mencapai target Visi Indonesia Emas 2045. Hal ini juga sebagai langkah untuk mewunjudkan Indonesia menjadi negara maju dengan PDB tertinggi di dunia.