Totalitas Pembangunan SDM

TANGGAL :
Jum'at, 16 Agustus 2019

JAM NAIK BERITA :
10:02:54

MEDIA :
Republika

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Redaksi

TONE :
Pro

TOPIC :
SDM Unggul

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 255.780.000

AD :
Rp. 85.260.000

FILE ORIGINAL :


Pemerintah menentukan tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, "SDM Unggul Indonesia Maju". Peringatan ini merupakan momentum untuk memperbaiki secara total kualitas SDM bangsa.
Makna terdalam yang terkandung dalam tema peringatan hari kemerdekaan tahun 2019 ini adalah totalitas menyiapkan sebanyak mungkin SDM yang unggul. Untuk mencetak SDM unggul, tentunya dibutuhkan program yang progresif dan luar biasa. Indonesia telah mampu mewujudkan kemajuan berdemokrasi, tetapi masih kesulitan mencetak SDM unggul dalam jumlah yang besar, SDM yang berdaya saing global dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Demokrasi di Indonesia sejak gerakan reformasi bagaikan proses evolusi yang dipercepat. Presiden terpilih Joko Widodo adalah ikon bahwa di negeri ini telah terjadi regenerasi politik secara alamiah.

Dalam konteks ini, agenda bangsa yang paling esensial adalah regenerasi SDM penyelenggara negara. Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan menyusun kabinetnya dengan prinsip seleksi alam yang mengedepankan yang belia. Menteri-menteri yang dipilih lewat seleksi alam akan lebih matang dan berkualitas. Tak bisa dimungkiri, figur dan postur kabinet menjadi penting. Karena dari situlah, rakyat bisa melihat apakah gerbong perubahan dan regenerasi bangsaakan berjalan. Premis dunia telah mengatakan, perkara regenerasi adalah menyangkut derajat kemajuan sebuah bangsa. Regenerasi mandek, bangsa akan “nyungsep” alias terpuruk dalam. persaingan di kancah global.

Keniscayaan, postur kabinet baru mesti diisi oleh sosok menteri yang mumpuni untuk menangani pembangunan SDM, khususnya menteri yang masuk dalam portofolio Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Postur kabinet baru harus mampu reinventing nilai kebangsaan yang mampu membentuk peradaban unggul. Perjalanan bangsa saat ini diwarnai bermacam disrupsi teknologi dan datangnya era Industri 4.0.

Pengembangan SDM bangsa tidak mungkin dilakukan secara instan dan parsial. Perlu menyusun portofolio kompetensi dan keahlian SDM bangsa secara komprehensif, lalu mengintegrasikan kebutuhan untuk menjalankan roda pembangunan. Saatnya sekarang ini presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2019 lalu menginventarisasi lebih dalam terkait portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi segenap anak bangsa.

Inventarisasi itu untuk mewujudkan postur kepemkpinan birokrasi yang unggpil disegala lini, khususnya kepemimpinan dalam domain ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia usaha melalui sinergi yang kuat.

Wacana pemilihan sosokmenterikabinet dan tipe kepemimpinan di daerah mesti menjangkau ekosistem Indonesia 2030 dengan berbagai tantangannya. Kemampuan para kandidat menteri dalam menyusun purwarupa portofolio kementeriannya mendatang menjadi tolok ukur kapasitas integritas, kapasitas dan kompetensi dirinya,

Purawarupa Indonesia ke depan hingga 2030 sangat penting karena dalam menjalankan pembangunan bangsa pada saat ini tidak ada lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena tidak ada GBHN, visi misi presiden dan wapres yang disertai putwarupa para menteri kabinet bisa menji acuan pembangunan nasional.

Visi dan misi tidak sekadar menyusun dokumen pembangunan, tetapi juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Karena rumusan visi dan isi yang sebagus apa pun, akan percuma Jika kabinet tidak efektif.

Diharapkan, presiden merekrut lebih banyak sosok profesional, walaupun tak menutup peluang kader parpol yang baik. Setelah pemilu usat, selalu ada dua kelompok pemikiran berseberangan mengenai format dan tipe kabinet yang bakal dibentuk presiden yang pertama mendorong agar kabinet diwarnai oleh person nonpartai, yakni dari kalangan profesional murni. Sementara, kelompok ainnya berpegang pada sistem kompromi dan konsensus awal antarparpol yang tergabung dalam koalisi.

Kelompok pemikiran pertama substansinya mengerucut pada istilah kabinet ahli atau biasa disebut zaken kabinet. Kabinet ahli memiliki kemampuan lebih baik untuk menyusun purwarupa Indonesia ke depan.

Betapa beratnya mewujudkan tatanan kemajuan Indonesia hingga 2030. Kita bisa mengkaji data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan, tahun 2016 produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun. Sementara, pendapatan per kapita baru mencapai Rp 47,96 juta atau 3.605 dolar AS. Kemudian dalam rilis BPS berikutnya, perekonomian Indonesia 2017 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 51,89 juta atau 3.876 dolar AS.

Menurut kaidah yang dianut interna- sional, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2030 jika memiliki klasifikasi sebagai negara berpendapatan tinggi (high income country) dengan pendapatan per kapita 15 ribu dolar AS. Untuk itu, dibutuhkan SDM bangsa yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi dengan sumber pertumbuhan, yaitu sektor manufaktur yang tangguh dan bernilai tambah tinggi.

Segenap bangsa, harus bekerja keras dan memeras pikiran agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau dalam bahasa teknisnya middle income trap (MIT). Jebakan itu menyebabkan kita tidak bisa masuk sebagai negara industri maju berpendapatan tinggi karena kehilangan sumber dan power yang mampu mendorong pertumbuhan ekononi lebih cepat daripada laju inflasinya.

Untuk lepas dan terbebas dari jebakan MIT, tidak ada jalan selain menyiapkan SDM bangsa yang inovatif dan berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. SDM bangsa tersebut harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersumber pada industri manufaktur dengan mesin penggerak produktivitas yang tinggi.

Platform nilai tambah produksi yang tinggi dan terwujudnya UMKM berorientasi ekspor itu merupakan keniscayaan untuk mewujudkan skenario Indonesia emas pada 2030.