Sempat Blokir Jaringan Internet, Menkominfo : Ada 550 Ribu Kanal Hoax Saat Kerusuhan Papua

TANGGAL :
Rabu, 4 September 2019

JAM NAIK BERITA :
16:24:50

MEDIA :
Tribunnews.com

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
HOAX Papua

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita TV

PR :
Rp. 114.000.000

AD :
Rp. 38.000.000

LINK ORIGINAL :

Menteri Komunikasi dan Informatika - Menkominfo Rudiantara ungkapkan fakta mengejutkan soal penyebaran hoaks di Papua.
Rudiantara menyampaikan, hingga 2 September 2019, Kementerian Kominfo sudah mendeteksi setidaknya ada 555.000 kanal di Papua untuk sebarkan hoaks.

“Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih akun orisinil mengunggah hoaks,” ujarnya seperti dikutip Wartakotalive dari Sektab.go.id pada Kamis (4/9/2019).

Hal inilah kata Rudiantara yang menjadi landasan pemerintah dalam menonaktifkan jaringan internet di Papua.

Namun kata Rudiantara, kini pemulihan jaringan internet di Papua dan Papua Barat sudah mulai dilakukan.

Katanya pemulihan hanya membutuhkan hitungan jam atau paling lama tiga jam, tetapi pemulihan harus dilakukan bertahap demi menekan penyebaran hoaks dan provokasi.

“Demikian juga kalau terjadi eskalasi tidak kondusif, pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam,” kata Menkominfo dalam Forum Pemimpin Redaksi yang membahas mengenai Perkembangan Arus Informasi Papua, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9/2019) malam.

Pembatasan layanan data internet di Papua, termasuk berbagai jejaring media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram, tegas Menkominfo, akan dipulihkan secara bertahap.

“Ini sedang dilakukan koordinasi (kondisi terkini) dengan teman-teman yang di lapangan, yang ada di Papua ada 29 kabupaten/kota dan di Papua Barat ada 13 kalau tidak salah,” kata Rudiantara.

Menurut Menkominfo tingkat pembatasan internet di wilayah Papua akan diturunkan menjadi lebih spesifik ke tingkat kabupaten dan kota yang masih belum kondusif.

“Kabupaten dan kota yang memang suasananya kondusif, tidak ada masalah, itu bisa kita aktifkan kembali seluruh jenis layanan telekomunikasinya,” kata Menteri Kominfo.

Sempat Dikritik

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya kebijakan pelemahan koneksi internet di Papua dikritik oleh banyak pihak.

Salah satunya dari pegiat literasi media Damar Juniarto.

Pasalnya bukan hanya mematikan whatsapp, pemerintah juga mematikan seluruh jaringan internet.

Akibatnya bahkan fatal kata Damar, Rumah Sakit di Papua hingga kini tidak dapat mengakses BPJS yang harus menggunakan internet.

Hal itu dituliskan Damar di akun twitternya @DamarJuniarto pada Senin (26/8/2019).

Damar menjelaskan, sejak aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pekan lalu hingga kini akses internet di Papua masih dimatikan oleh pemerintah.

Hal ini diketahuinya dari laporan anggota SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) yang bertugas di Papua.

Damar menjelaskan jika hingga kini bahkan warga Papua belum juga mendapatkan informasi terkait internet yang tidak dapat diakses hingga kini.

“Kami yang di Jakarta tahu soal ini, tapi rupanya anggota SAFEnet @safenetvoice di Jayapura tidak tahu. Dia pikir smartphonenya rusak atau ada gangguan sinyal seperti putus jaringan Fiber Optic. Katanya, gak ada internet sama sekali sejak Senin. Nah lho,” tulis Executive Director of SAFEnet itu.

Damar pun mengaku sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait dengan dimatikannya seluruh akses internet di Papua.

Kemkominfo pun mengakui jika perlambatan internet di Papua tidak diinformasikan sama sekali oleh pemerintah kepada warga.

“Kasihan pak, warga Papua jadi kebingungan. ujar saya di ruang tamu CNN Indonesia TV,” kata Damar yang saat itu berbicara dengan pihak Kemkominfo.

Saat itu kata Damar, pihak Kemkominfo pun berjanji akan mempertimbangkan saran Damar untuk memberitahukan kepada warga Papua tentang perlambatan internet yang sengaja dilakukan pemerintah.

Namun saat Damar mencoba menceknya lagi, ia mengaku jika warga Papua hingga kini belum mengetahui informasi tersebut.

Hal inilah yang membuat Damar membuat petisi #Nyalakanlagi internet di Papua dan Papua Barat.

Dalam pantauan Wartakotalive.com pada Selasa (27/8/2019) hingga kini petisi tersebut sudah ditanda tangani oleh 12 ribu lebih pengguna internet dari target 15 ribu tanda tangan.

Akhirnya kata Damar, ia dan 20 perwakilan dari CSO (Civil Society Organization) lainnya berkesempatan bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Damar pun mengaku memberikan petisi tersebut kepada Menkominfo dan menanyakan tentang kesengaan perlambatan internet di Papua.

“Dalam pertemuan saya tanyakan tentang alasan pembatasan akses, dasar hukum yg dipakai, tata caranya bagaimana, dan mitigasi dari layanan publik yang tidak bisa digunakan warga Papua. Jawabannya mengecewakan. Bukan hanya buat saya, tapi buat kawan2 lain,” jelas Damar.

Saat itu kata Damar, Menkominfo hanya menjawab perlambatan seluruh jaringan internet di Papua karena ada kondisi luar biasa.

Namun, Menkominfo sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi luar biasa.

Ia hanya menyerahkannya kepada Kementerian Koordinator Politik, hukum dan keamanan.

“Saat kami coba cari tahu seperti apa "kondisi luar biasa" itu? Menkominfo menjawab yang paling mengerti soal itu adalah sektor terkait keamanan nasional. Kemkominfo hanya pelaksana teknis dari pembatasan akses informasi,” kata Damar.

Saat itu juga kata Damar, Kemkominfo mengaku tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) atas kesengajaan perlambatan internet di Papua.

Mereka berdalih jika hal tersebut tidak ingin dijadikan sebuah kebiasaan.

Hingga kini jelas Damar, masyarakat Papua pun masih belum dapat mengakses internet.

Damar menjelaskan jika berbeda dari kejadian 21 Mei lalu yang hanya mematikan jaringan media sosial dan what’s app, kali ini warga Papua tidak dapat mengakses internet secara kesuluruhan.

Akibatnya juga jelas Damar bukan main, selain mengganggu ekonomi Papua yang menggunakan internet, hal tersebut juga mengganggu pelayanan lainnya seperti BPJS.

“Senin pagi, anggota SAFEnet @safenetvoice melaporkan: internet blackout, bukan hanya di jaringan mobile. Tapi indiehome juga. Waduh. Gara-gara diblackout, layanan publik BPJS online gak jalan. Ojol pun sudah pass out sudah seminggu,” kata Damar.

Sebagai informasi sejak kerusuhan di Manokwari, Papua Barat Senin (19/8/2019) pemerintah memutuskan untuk melakukan perlambatan internet.

Kerusuhan sendiri dipicu dari aksi SARA sekelompok Ormas di Surabaya dan Malang yang mengepung asrama mahasiswa Papua.