Dampak ke Swasta Minim

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
08:18:58

MEDIA :
Bisnis Indonesia

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Fachmi Idris, Dirut BPJS Kesehatan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 146.370.000

AD :
Rp. 48.790.000

FILE ORIGINAL :


Jakarta — BPJS Kesehatan menyatakan bahwa sebagian besar dampak kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional akan dirasakan dan ditanggung oleh pemerintah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan bahwa pemerintah akan menanggung sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari penyesuaian besaran iuran.

Hal ini terjadi seiring dengan besarnya jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan pekerja penerima upah (PPU) yang iurannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalaupun iuran dinaikkan, pemerintah berkontribusi sekitar 78%, baik sebagai pemberi bantuan dan pemberi kerja. Tetap pemerintah yang paling depan menyelesaikan masalah [defi sit],” ujarnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 30 September 2019, total peserta PBI yang didanai APBN pemerintah pusat sebanyak 94,14 juta orang. Lalu, peserta PBI yang didanai pemerintah daerah sebanyak 37,18 juta orang sehingga total peserta PBI mencapai 131,3 juta orang.

Jumlah peserta PBI tersebut mencakup 59,3% dari total peserta BPJS Kesehatan sebanyak 221,2 juta orang. Jika dihitung bersama peserta PPU APBN dengan peserta sebanyak 17,48 juta orang, total peserta yang ditanggung negara mencakup 148,8 juta orang atau 67% dari total peserta. Oleh karena itu, menurut Fahmi, kenaikan iuran akan berdampak lebih besar terhadap pemerintah.

Fachmi menjelaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah mengetahui bahwa wacana penyesuaian iuran mendapatkan keluhan, salah satunya dari segmen pekerja formal. Namun, menurut dia, besaran iuran tersebut relatif mampu dipenuhi jika dilihat secara besaran pengeluaran per hari.

“Pekerja formal kemudian berteriak akan mengurangi daya beli, tapi saya lihat tidak besar juga, peserta BPJS Kesehatan yang gajinya antara Rp8 juta—Rp12 juta berdasarkan database kami sekitar 3% saja, artinya tanggungannya sekitar Rp5.000 per hari,” ujar Fahmi.

Meskipun begitu, Fahmi menjelaskan bahwa kemampuan membayar masyarakat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian iuran.

Sementara itu, Kementerian Keuangan bakal membuat tujuh hingga delapan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari peraturan presiden (Perpres) baru terkait BPJS Kesehatan.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pemerintah hendak merevisi Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam rangka menaikkan tarif iuran JKN serta memperbaiki tata kelola pelaksanaan JKN.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan PMK pertama yang akan dibuat adalah mengenai penyesuaian PBI. Melalui PMK tersebut akan dibuat suatu prosedur terkait kenaikan PBI dan tata cara pembayaran PBI tarif baru yakni sebesar Rp42.000.

Dalam PMK tersebut nantinya juga dimungkinkan bagi pemerintah untuk membayarkan iuran PBI dalam satu waktu untuk setahun penuh.

Kemudian, akan diatur pula mengenai PBI daerah sehingga untuk tahun 2019 ini pemerintah akan menanggung kenaikan iuran PBI agar APBD tidak terbebani oleh kenaikan tersebut. Selain itu, dasar pemotongan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi ASN dan Polri juga dirumuskan ulang sehingga tidak lagi berdasarkan pada gaji pokok, tetapi melalui take home pay (THP).

Dasar hukum ini diperlukan agar Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki dasar hukum sebelum memotong THP dalam angka membayarkan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan.