Kenaikan Iuran Pilihan Terakhir

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
13:51:14

MEDIA :
Koran Jakarta

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Hal. 4

PR :
Rp. 189.000.000

AD :
Rp. 63.000.000

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan mulai awal tahun 2020 merupakan pilihan terakhir alu last option. Hal ini terpaksa ditempuh akibat banyaknya masalah yang mendera BPIS Kesehatan, terutama defisit yang semakin membengkak.
"Kenaikan turan direncanakan untuk seluruh segmen pe: sertaBPIS Kesehatan, kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo usai acara Forum Merdeka Ba rat 9 di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/10).

Ia menjelaskan, untuk Penerima Bantuan luran (PB), turan naik dari 23.000 rupiah menjadi 42.000 rupiah perjiwa. Besaran luran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). luran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) di bayar penuh oleh APBD.

Untuk iuran Pekerja Peneriima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/ POLIW, semula besaran luran adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dengan rincian 3 persen di tanggung oleh pemerintah dan 2 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI, diubah men: jadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan protesi,dan tunjang: an kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar 12 juta rupiah, 4 persen ditanggung oleh pemerintah dan 1 persen ditanggung oleh ASN/TNI POLRI yang bersangkutan.

Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5 persen ari total upah dengan batas atas upah sebesar 8 juta rupiah, “4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen ditanggung oleh pekerja diubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar 12 juta ruplah, 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen ditangsung oleh pekerja.

Sementara untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/ Peserta Mandiri, Kelas 3 naik dari 25.500 rupiah menjadi 42.000 tupiah per jiwa. Kelas 2 naik dari 51.000 rupiah menjadi 110.000 rupiah per jiwa. Kelas, naik dari80.000 rupiah menjadi 160.000 rupiah per jiwa.

Kendati demikian, kata Mardiasmo, besaran kenaikan iuran tersebut masih memungkinkan mengalami perubahan menyusul masih dilakukannya kajian-kajian ulang terhadap usulan yang sebelumnya di sampaikan.

“Kita lihat angkanya tergantung pada Keppresnya dan kenaikan, ini kan belum resmi baru usulan penyesuaian. Kalau nanti keppresnya sudah keluar berapa angka pastinya dari Bapak Presiden apakah jadi sekaligus atau bertahap” kata Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan, kemungkinan perubahan besaran juran bisa lebih rendi atau diterapkan secara berta: hap. “Lebih rendah mungkin, kalau bertahap juga mungkin. "Tapi kalau lebih tinggi nggak mungkin, kata dia, la berharap Presiden Joko Widodo segera menandatangani keputusan presiden (Keppres) terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang di usulkan oleh Kementerian Keangan tersebut.

Pemerintah, saat ini sedang melakukan pembenahan dari seluruh sistem JKN dan ber bagai regulasinya sebelum ke- putusan kenaikan iuran benar. benar ditetapkan.

Tanggung 73,63 Pesen Mardiasmo” menyatakan dengan kenaikan turan yang direncakan tersebut pemerintah sudah menanggung 73,63 persen pembiayaan dari besaran rencana kenaikan turan BPJS Kesehatan yang akan di terapkan pada 2020.

“Saya ingin sampaikan kenaikan furan 63 persen sudah ditanggung pemerintah melalui PBI dan institusi pemerintah sebagai pemberi kerja, kata Mardiasmo.

Ia menyatakan pemerintah sudah berkontribusi pada pembiayaan jaminan kesehatan untuk masyarakatnya baik yang diblayai oleh pemerintah pusat maupun daerah, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menambahkan, 733 persen kontribusi pemerintah dalam pembia an turan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 96,8 juta jiwa dan PBI APBD sebanyak 37 juta jiwa.