Benahi Dulu Sistemnya, Jangan Rakyat Yang Disuruh Nanggung

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
15:41:52

MEDIA :
Rakyat Merdeka

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Hal. 12

PR :
Rp. 107.730.000

AD :
Rp. 35.910.000

FILE ORIGINAL :


Kenaikan tarif iuran BPIS Kesehatan ini diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo. Kata dia, kenaikan ini sudah melalui penilaian dan pemikiran yang cukup panjang dan matang.
Saking matangnya, lanjut Mardiasmo, pemerintah telah melakukan rapat sebanyak 150 kali. Hingga akhirnya diputuskan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Hampir setiap hari (rapat). Penyesuaian iuran itu the last option," jelas Mardiasmo, kemarin.

Penyesuaian iuran Rp 160.000 setiap bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non-PBI. Jumlah kenaikannya dua kali lipat dari sebelumnya sebesar Rp 80.000.

Sedangkan kelas 3, baik PBI dan non-PBI naik menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non-PBI sebesar Rp 25.500.

Deputi BPJS Kesehatan Jawa Timur, Handaryo mengakui, kenaikan tarif merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan BPJS. Saat ini, BPJS Jawa Timur masih mempunyai tanggungan utang Rp 2.5 triliun. Tanggungan utang tersebut untuk dibayarkan ke 325 rumah sakit yang tersebar di seluruh Jatim.

“Itu data bergerak. Ada rumah sakit yang sudah kita bayar. Ada juga yang masih dibayar secara bertahap,” ujar Handaryo.

Namun demikian, Handaryo tidak merinci rumah sakit mana saja yang klaimnya belum dibayarkan BPJS Kesehatan. Dia meyakinkan, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit terus bergerak.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS tahun 2020 mendapat penolakan dari masyarakat.

“Saya tidak setuju (naik). Jujur, saya penganguran dan kebetulan saya sakit kanker, juga di mana obat juga nggak ditanggung sama BPJS,” protes Aki Sehat.

Kata dia, dengan penyakit kanker yang dideritanya, dirinya harus membeli sendiri obat. Harusnya, pemerintah lebih bijak menaikkan iuran BPJS.

“Bagaimana nasib-nasib pengangguran yang lain," sambung Aki Sehat.

Alicia Tamara juga tidak setuju. Menurut dia, dengan anggaran yang murah saja, banyak warga yang nunggak bayar karena merasa keberatan. Apalagi dengan iuran yang dinaikkan, makin bertambah masyarakat yang tidak bayar.

Begitu juga dengan Eno 1936. Dengan tegas menolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Dia meminta pemerintah menyediakan opsi keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan. “Tidak setuju. Beramal bukan hanya lewat cara ini, tetapi banyak cara, lebih baik jaga di masing-masing, urus diri sendiri-sendiri,” katanya.

Hilda Agustina tidak setuju dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Apalagi, BPIS berbeda dengan asuransi. Dia bilang, penggunaan BPJS Kesehatan yang dipersulit tidak ada untungnya.

“Benahi dululah sistem di dalamnya. Jangan karena defisit, warga yang harus menanggungnya!! Mikir," ujarnya.

Fathan Nurmubin membeberkan alasan penolakan. Bagi dia, kenaikan iuran BPJS Ke- sehatan sangat tidak fair. Di saat yang sama, managementnya tetap digaji selangit aya tidak setuju, ketika UMR dinai tidak sampai 10% per tahun, justru BPJS Kesehatan naik 100% dalam waktu 5 tahun. Hal ini memberatkan rakyat kecil, dan akan semakin banyak yang tidak mampu bayar iuran BPJS Kesehatan,” katanya.

Belum lagi, lanjut Fathan, ada adanya kewajiban pemda yang harus menanggung BPJS Kesehatan kelas 3 bagi mereka yang tidak mampu. Kebijakan tersebut menjadikan anggaran daerah semakin berat.

“Anggaran daerah untuk belanja modal saja sudah mencapai 40-60 persen," katanya.

“Bagaimana daerah bisa memajukan wilayahnya kalau tidak ada anggaran pembangunan.. Terima kasih," lanjut Jordi Kevinski.

Arya Dharma menyebutkan, banyak orang di daerah-daerah yang tidak mampu membayar beban BPJS yang semakin besar. Dengan iuran saat ini saja masih banyak yang tidak bayar atau melanjutkan BPJS Kesehatan. “Apalagi kalau dinaikkan."

Sementara, Rosi Yanto menganggap, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan terlalu tinggi. “Sebaiknya, gaji pengurus BPJS saja yang diturunkan,” ujarnya.

Keberatan serupa dilontarkan Rico Gosal. Kata dia, kebaikan tarif iuran BPJS Kesehatan terlalu tinggi. Dia bilang, evaluasi terhadap defisit anggaran BPJS Kesehatan, harus dibe- nahi dulu manajemen BPJS-nya itu sendiri.

“Apakah masih ada korupsi di dalamnya? Jangan mereka yang gak efisien, tapi rakyat yang harus menanggungnya," katanya.

“Daripada menaikkan (tarif iuran BPJS) , lebih baik benahi dulu pelayanannya dengan baik," pinta Hadi Ahmad.

Bambang Eko tak masalah tarif iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Asalkan, kenaikannya tidak sampai 100 persen lebih. “Perlu dikaji kembali, toh daya beli masyarakat juga tidak mengalami kenaikan.” “Kalau naiknya bertahap 5096 dulu masih wajar. Tapi kalau naik langsung 100 96 sangat memberatkan,” ujar Morebrainstorming.