13,63% Besaran Kenaikan Iuran BPJS Telah Ditanggung Pemerintah

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
15:44:32

MEDIA :
Harian Neraca

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Hal. 6

PR :
Rp. 21.420.000

AD :
Rp. 7.140.000

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan pemerintah sudah menanggung 73,63 persen pembiayaan dari besaran rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diterapkan pada 2020. "Saya ingin sampaikan kenaikan iuran ini, 73,63 persen sudah ditanggung pemerintah melalui PBI dan institusi pemerintah sebagai pemberi kerja," kata Mardiasmo dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, kemarin.
Dia menyatakan pemerintah sudah berkontribusi pada pembiayaan jaminan kesehatan uritiik. masya- rakatnya baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjabarkan 73,63 persen kontribusi pemerintah dalam pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional adalah dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 96,3 juta jiwa dan PBI APBD sebanyak 37 juta jiwa.

Selainitu, kontribusi pemerintah juga berasal dari pembiayaan iuran dari para aparatur sipil negara yaitu pegawai institusi pemerintah dan TNI-Polri. Mardiasmo mengatakan penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan berada pada sektor peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mampu namun tidak mau membayar iuran.

PBPU tersebut, kata Mardiasmo, hanya mendaftarkan dirinya saat sakit dan berhenti membayar iuran setelah kembali sehat. Sementara sebagian PBPU lainnya yang menunggak dan tidak mampu untuk membayar iuran dilakukan pembersihan data untuk di masukan dalam kategori PBI. Saat ini sudah ada 3,5 juta jiwa peserta PBPU yang tidak mampu membayar iuran dipindahkan kategori kepesertaannya menjadi PBI yang dijamin pembiayaan iurannya oleh pemerintah.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan iuran BPJS kelas III. Kenaikan iuran dinilai memberatkan masyarakat kelas bawah. "Kami mengatakan iuran BPJS kelas III akanmember- atkan rakyat dan menurunkan daya beli. Oleh karena itu, kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan," ujar Presiden KSPI Said Igbal.

Presiden Jokowi berjanji akan mengkalkulasi terlebih dahulu usulan yang disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Igbal agar pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III. "Nanti kita pertimbangkan lagi, karena memang kita juga harus berhitung, harus berkaIkulasi," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab, Senin (30/9). Jokowi mengingatkan kalau kenaikan tarif BPJS Kesehatan tidak dilakukan maka akan terjadi defisit besar di BPJS. "Semuanya dihitungsemuanya dikalkulasi," ujarnya.

Said Igbal mengatakan, iuran BPJS kelas III yang dinaikkan akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli. Oleh karena itu, baik KSPSI maupun KSPI mengusulkan dan menyarankan kepada Jokowi untuk dipertimbangkan agar juran BPJS kelas III tidak dinaikkan.

Patut diketahui, kenaikan iuran BPJS Kese- hatan terjadi di seluruh ke- las dan kelompok pada 1 Januari 2020.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan untuk tahun ini penyesuaian hanya berlaku pada kelompok penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah menjadi Rp 42.000 per bulan perjiwa.

"Yang kelas I, kelas II, 2 Januari 2020 jadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat," kata. Mardiasmo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9).

Pemerintah mengusulkan iuran untuk kelas I menjadi Rp160.000perbulanper jiwa, kelas II menjadi Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas III menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan PBI pusat dan daerah diusulkan menjadi Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa.