Iuran Naik Di 2020, BPJS Bergemuruh Di Medsos

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
22:41:44

MEDIA :
Metrobatam.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Fachmi Idris, Dirut BPJS Kesehatan,Kalsum Komaryani, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
Kementerian Kesehatan

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 15.000.000

AD :
Rp. 5.000.000

LINK ORIGINAL :

Jakarta – Rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menuai banyak reaksi. Saling balas komentar seputar BPJS sempat trending di media sosial Twitter pada Selasa (8/10/2019) pagi, didominasi bahasan seputar kenaikan iuran dan sanksi bagi yang nunggak.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Kalsum Komaryani, menyebut kenaikan ini merupakan bagian dari kendali mutu dan biaya. Menurutnya, kekhawatiran soal kenaikan iuran tidak perlu dibesar-besarkan.

“Saat ini memang yang sedang diupayakan adalah ketepatan peserta. Cleansing datanya juga terus dilakukan agar masyarakat yang berhak menerima akan dibayari. Penyesuaian iuran ini diharapkan akan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan karena tidak adanya gangguan cashflow dari JKN,” sebutnya.

Selain soal kenaikan tarif, sanksi bagi peserta yang nunggak juga jadi obrolan seru. Kepala BPJS Kesehata, Fachmi Idris, berbicara di Forum Merdeka Barat, Senin (7/10/2019) menyinggung sanksi tidak bisa mengurus SIM dan passport bagi yang menunggak iuran.

“Klo sanksi yg nunggak nggak bisa dpt fasilitas BPJS itu masih masuk akal…terus apa hubungannya sama SIM & Passpor?” tulis pemilik akun @wongindonesiaOK.

Peraturan tentang hal itu saat ini tengah dibahas. Tujuannya tak lain untuk mengoptimalkan jumlah cakupan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan menjaga kolektibilitas iuran.

“Tidak perlu dikaitkan dengan SIM dan Passport, cukup dinyatakan mereka berhenti dengan ikhlas mendapat pelayanan JKN/BPJS,” tulis @DNofers.

Tak Semua Naik 100 Persen

Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan mendapat perhatian dari masyarakat. Pasalnya kenaikan pembiayaan BPJS Kesehatan yang hampir 100 persen dirasa memberatkan warga terutama kelompok miskin.

“Kekhawatiran itu sepertinya tidak pas. Yang perlu diluruskan adalah kekhawatiran masyarakat miskin dan tidak mampu sebab pemerintah pusat dan daerah sudah menjamin pembiayaan kesehatan di 131 juta masyarakat,” kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Kalsum Komaryani pada Forum Merdeka Barat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

“Tidak hanya keluarga miskin saja tapi 40 persen dari masyarakat berpenghasilan rendah juga ditalangi pemerintah,” sambungnya.

Kalsum berharap penyesuaian iuran tidak dipandang sebagai hal yang negatif oleh masyarakat sebab kenaikan akan berdampak pada pelayaan kesehatan secara keseluruhan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari kendali mutu dan kendali biaya.

“Kekhawatiran ini tidak usah dibesar-besarkan menurut saya. Saat ini memang yang sedang diupayakan adalah ketepatan peserta. Cleansing datanya juga terus dilakukan agar masyarakat yang berhak menerima akan dibayari. Penyesuaian iuran ini diharapkan akan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan karena tidak adanya gangguan cashflow dari JKN,” sebutnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan merilis daftar kenaikan iuran yang direncanakan akan naik per 1 Januari 2020 mendatang:

PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa
Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa
Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa
Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa.