Tutup Defisit BPJS, Enam PMK Sudah Disiapkan Agar Tidak Membebani Rakyat

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
22:43:56

MEDIA :
Wastu5news.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
Kementerian Keuangan

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 15.000.000

AD :
Rp. 5.000.000

LINK ORIGINAL :

Jakarta - Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah peraturan menteri untuk membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menutup defisit, tanpa harus membebani rakyat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dalam acara diskusi media FMB 9 bertema “Tarif Iuran BPJS” yang digelar di Ruang Serba Guna Roeslan Abdulgani, Kantor Kemenkominfo, Jakarta pada Senin (7/10).

“Ada sekitar enam atau tujuh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah disiapkan, bilamana Perpres diterbitkan. Insya Allah itu bisa membantu tutup defisit 2019 dan tidak membebani rakyat. Karena sudah dianggarkan di APBN dan APBD,” papar Mardiasmo.

Penyesuaian iuran BPJS tersebut rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan perpres tersebut akan diterbitkan karena pemerintah masih terus melakukan kajian agar beleid baru itu kelak tidak membebani masyarakat.

Dalam diskusi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu, terlihat jelas urgensi untuk dilakukannya penyesuaian iuran BPJS. Bahkan pengamat kesehatan UI Budi Hidayat, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut juga menegaskan bola liar defisit dipastikan akan semakin menggila jika kebijakan penyesuaian iuran BPJS batal atau ditunda dilakukan.

“Kalau upaya perbaikan ini ditunda, maka bola liar defisit akan menggila. Itu bahkan potensial menimbulkan efek domino di berbagai sektor, khususnya kesehatan,” kata Budi.

Budi menilai, apapun faktor lain yang juga harus dibenahi terkait mekanisme pemberian asuransi kesehatan nasional tersebut, jangan sampai mengambat dilakukannya pembenahan terhadap penyesuaian iuran BPJS.

Sebelumnya, Wamenkeu juga telah mengungkapkan bahwa ada sejumlah hal yang harus dilakukan secara simultan dengan langkah penyesuaian iuran BPJS. Yakni agar JKN terus berjalan dengan baik. "Ada dua pilihan utama lain yang juga harus dilakukan yakni perbaikan sistem dan manajemen JKN. Dan lainnya adalah penguatan peran kerja sama dengan pemerintah daerah," jelas Mardiasmo.

Dalam acara diskusi tersebut, turut hadir sebagai narasumber lainnya yakni Direktur Utama BPJS Fachmi Idris dan Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Kalsum Komaryani.