Penunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus Pelayanan, Begini Tanggapan Wapres JK

TANGGAL :
Selasa, 8 Oktober 2019

JAM NAIK BERITA :
22:53:00

MEDIA :
Tutwuri.id

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Fachmi Idris, Dirut BPJS Kesehatan

TONE :
Pro

TOPIC :
Tarif Iuran BPJS

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 15.000.000

AD :
Rp. 5.000.000

LINK ORIGINAL :

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempersiapkan regulasi yang nantinya akan memberikan sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, menegaskan terkait pemberian sanksi kepada masyarakat yang terus menunggak iuran. Sanksi tersebut tengah di godok dan dipertimbangkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Kita sedang susun inpres (Instruksi Presiden) melalui Menko PMK untuk sanksi pelayanan publik dan medsos. Hampir 4 tahun, kalau tidak bayar terus, tak bisa urus SIM, urus paspor dan kredit bank,” ujarnya di Forum Merdeka Barat, Senin (07/10).

Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Dalam regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Fachmi menekankan pentingnya sanksi bagi peserta yang tidak mau membayar iuran. Menurut Fachmi, jaminan sosial negara lain seperti Korea Selatan yang sebelumnya kolektabilitas hanya 25 persen menjadi 90 persen ketika menerapkan sanksi untuk kolektabilitas.