Rilis 1 FMB 9: Kupas Tuntas Penanganan Karhutla .

TANGGAL :
Senin, 23 September 2019

JAM NAIK BERITA :
00:00:00

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Tanggap Bencana Karhutla

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


Berdasarkan data Sipongi dengan tajuk “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019” tampak kebakaran hutan atau lahan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya Jakarta dan Banten yang tidak.
Secara rinci data itu menunjukkan bahwa sejatinya luas areal kebakaran hutan atau lahan yang terjadi pada 2019 mengalami penurunan signifikan dibandingkan pada 2018. Disebutkan, jika pada 2018 kebakaran terjadi di areal seluas total 510.564,21 Ha, maka di 2019 total luas areal terbakar adalah 328.722,00 Ha.

Walau begitu, karhutla yang terjadi pada 2019 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya luasan areal yang terbakar termasuk tinggi, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan yang terjadi di 2017, yakni seluas 165.482,92 Ha. Bukan hanya itu, kebakaran yang terjadi saat ini juga tersebar di 32 provinsi, sedangkan pada 2017 di 30 provinsi.

Penegakan Hukum

Adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang bersuara lantang membeberkan bahwa tindak pidana pembakaran hutan dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah naungan beberapa korporasi. Dan langkah penegakan hukum pada lingkup kewenangan KLHK telah digelar.

Bentuknya, menurut Siti Nurbaya, adalah penyegelan terhadap 52 perusahaan pemegang izin konsensi, dengan total luas area sekitar 8.931 hektar. Dengan rincian, sambung Siti, di Jambi 2 perusahaan, di Riau 8 perusahaan, Sumsel 1 perusahaan, Kalbar sebanyak 30 perusahaan, Kalteng 9 perusahaan, dan Kaltim 2 perusahaan. Selain itu, telah dilakukan pula penyidikan terhadap lima perusahaan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yaitu PT SKM (Kalbar), PT ABP (Kalbar), PT AER (Kalbar), PT KS (Kalteng), dan PT IFP (Kalteng).

Negara Hadir

Seiring itu, Menteri Siti juga memastikan bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta asap di Sumatea dan Kalimantan terus dilakukan pemerintah. Melalui kerja tim Satuan Tugas (Satgas) terpadu.

“Kemarin siang (21/9/2019) dilaporkan hujan turun di Palangkaraya serta sebagian Kaltim dan Kalsel. Upaya menghasilkan hujan buatan juga terus dilakukan di Riau, mengingat di provinsi ini mengalami dampak asap karhutla dari provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel),” ungkap Menteri Siti, mengenai kondisi di lapangan terbaru.

Menteri Siti pun menegaskan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Pangdam dalam penanganan karhutla dan asap di Jambi dan Sumsel. “Meski hari ini hotspot relatif menurun, penanganan dampak asap sangat penting untuk terus-menerus dilakukan dengan cara hujan buatan atau teknik modifikasi cuaca,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti menyatakan karena saat ini masih musim kering, Satgas terus berupaya keras melakukan modifikasi cuaca dan water boombing. Tim pemadam darat juga terus bekerja siang malam untuk memadamkan titik api. Tantangan pemadaman saat kebakaran terjadi di lahan gambut yang sulit dipadamkan.

Berdasarkan data planologi KLHK, jumlah areal terbakar di Sumatra seluas 84.832 hektar, Kalimantan 98.316 hektar, dan Papua/Papua Barat seluas 6.296 hektar. Sehingga dari ketiga pulau tersebut, totalnya kebakaran mencapai 189.444 hektar (Sumatra 44,78%, Kalimantan 51,90%, Papua/Papua Barat 3,32%).

“Saat ini publik tengah membahas hanya karhutla Sumatra dan Kalimantan. Tapi, terdapat beberapa areal di daerah lain yang sedang mengalami karhutla sebagaimana areal restorasi gambut yang terbakar di tahun 2015 terdapat di 3 pulau tersebut. Jadi sebetulnya kita tidak bicara angka 328.000 hektar terbakar. Perlu juga ditegaskan bahwa 107.000 hektar di NTT merupakan rumput baru di savanah,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti pun terus berkoordinasi dengan kepala daerah provinsi terdampak, dan meminta agar terus berkomunikasi pada rakyatnya dan melakukan segenap ikhtiar terbaik bersama-sama rakyat. Menteri Siti berpesan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sedang dan akan terus bekerja keras mengatasi situasi karhutla dan dampak asap saat ini.

“Saat ini tim Satgas lapangan yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api (MPA), swasta, Pemda, relawan, dan komunitas masyarakat lainnya yang membantu, akan fokus pada upaya pemadaman baik darat maupun udara. Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa sebaik-baiknya mengatasi ancaman Karhutla adalah pencegahan. Namun saat api sudah membesar, tim Satgas tetap memiliki semangat pantang pulang sebelum padam,” ujar Menteri Siti.

Penyebab Karhutla

Terkait dengan penyebab karhutla, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan, ada tiga faktor utama. Yakni manusia, rusaknya ekosistem gambut, dan faktor cuaca. "Api enggak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada manusianya," ujar Rasio, di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Manusia dimaksud, Rasio menjelaskan, bisa berasal dari korporasi maupun masyarakat. Lantaran itu dia mengajak mengubah perilaku korporasi dan masyarakat yang merupakan orang-orang yang ingin mendapat keuntungan secara finansial dengan dengan cara membakar hutan. "Ada manusia-manusia yang ingin dapat keuntungan melalui proses ekonomi yang mudah dan murah dengan mereka membakar untuk membuka lahan," ucap Rasio.

Rasio juga mengatakan bahwa sejatinya banyak instrumen yang bisa diterapkan untuk melawan praktik pembakaran hutan dan lahan. Mulai dari membangun kesadaran sampai penegakan hukum. Kemudian poin selanjutnya, kata Rasio, dengan memperbaiki ekosistem gambut.

"Kita harus bangun budaya kepatuhan dari pengawasan, patroli, dan penegakan hukum sangat keras. Soal penegakan hukum sudah kita lakukan termasuk ke korporasi besar," lanjutnya.

Perlunya kesadaran masyarakat juga digarisbawahi oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza. Bahkan Hammam mengatakan, kesadaran masyarakat berperan besar dalam upaya pencegahan karhutla.

Para petani, Hammam berharap, menyadari perubahan fenomena cuaca pada bulan Maret dengan munculnya El Nino yang dikenal sebagai fenomena curah hujan berkurang dan mengakibatkan kekeringan. "Terkait pencegahan itu juga ya paling bagus kalau misalnya kita tahu bulan Maret itu adalah terjadinya El Nino," ujar Hammam Riza, Jumat (20/9/2019) malam.

Jadi, Hammam menilai, antisipasi bisa dilakukan, sejak beberapa bulan sebelum fenomena tersebut terjadi. "Misalnya, sebelum masa kekeringan datang sudahlah kita antisipasi. Kita siramilah lahan-lahan gambut itu supaya muka airnya itu bisa dipantau," jelas Hammam.

Intinya, Hammam menekankan, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, pencegahan lebih baik dibandingkan penanganan. Oleh karenanya, ke depan Hammam berharap, harus ada program nasional yang memiliki fokus pada tindakan pencegahan. Sehingga, sambung dia, peristiwa karhutla yang dianggap sebagai 'bencana langganan' ini bisa diminimalisir.

"Harus dibuat sebuah program nasional yang memiliki independensi terhadap kejadian kebakaran ini," kata dia.

Seperti apa saja langkah yang telah dilakukan pemerintah dan bagaimana program ke depan yang dianggap efektif bisa meminimalisir potensi karhutla di tanah air akan diungkap secara detil dalam pelaksanaan diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang mengusung tema “Tanggap Bencana Karhutla” dan dilaksanakan Senin (23/9/2019), pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut adalah Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BPPT Hammam Riza, dan Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Apani Saharudin.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).