Rilis 6 FMB 9: Dirjen Gakkum KLHK: Skala Penindakan akan Diperluas dan Ditingkatkan

TANGGAL :
Senin, 23 September 2019

JAM NAIK BERITA :
00:00:00

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Tanggap Bencana Karhutla

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Pemerintah akan melakukan penindakan hukum yang lebih keras dan skala yang lebih luas. Demi menciptakan budaya kepatuhan. Untuk itu, pemerintah daerah diajak untuk ikut terlibat secara aktif terkait penegakan hukum.
Demikian disampaikan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema “Tanggap Bencana Karhutla” yang berlangsung di Ruang Serbaguna Roelan Abdu Gani, Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (23/9/2019), pukul 13.00 WIB.

“Penegakan hukum memang bukan satu-satunya upaya meminimalisir karhutla, tapi menjadi ujung tombak,” katanya.

Lantaran itulah Rasio mengatakan, pihaknya akan merumuskan sejumlah upaya penegakan hukum yang lebih potensial meningkatkan efek jera. Di antaranya, sambung dia, dengan mengupayakan pemidanaan tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh pihak-pihak, khususnya korporasi, dari aksi pembakaran hutan.

“Langkah itu dapat dilakukan dengan menelusuri kejadian karhutla lima tahun ke belakang, bilamana kemudian areal itu kemudian didapati digunakan untuk lahan usaha, maka bisa diduga ada keuntungan yang diperoleh sehingga bisa dilakukan perampasan keuntungan,” katanya.

Selain melakukan penambahan tingkat penegakan hukum, menjadi lebih keras, Rasio mengatakan, pihaknya juga mengajak pelibatan secara lebih optimal dari pemerintah daerah. Khususnya, sambung dia, yang berwenang dalam pemberian izin untuk ikut melakukan pengawasan.

Disebutkan Rasio, pada 2015 peran pemda dalam penegakan hukum terhitung nihil. Baru pada beberapa waktu belakangan, kata dia, ada penguatan peran pemda untuk melakukan penindakan.

“Di antaranya pemda yang telah berperan kuat dalam penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran adalah Kalimantan Barat,” katanya.

Rasio menjelaskan, terkait perluasan skala penindakan yang dapat dilakukan pemda adalah menlakukan penghentian kegiatan perusahaan, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

“Perluasan skala penindakan ini, berupa pengawasan, perlu ada untuk meningkatkan efek jera. Karena diyakini, penegakan hukum akan efekif kalau semua yang punya kewenangan melakukannya. Dorongan terhadap pemda untuk berperan aktif karena izin lingkungan sebagian besar diberikan pemerintah daerah. Sehingga pengawasan harus dilakukan oleh pemda selaku pihak yang memberikan izin. Jika kemudian ditemukan pelanggaran, ya diberikan sanksi,” katanya.

Pada kesempatan itu Rasio juga mengungkapkan bahwa sejauh ini penegakan hukum yang telah dilakukan KLHK berupa pemberian 211 sanksi administratif, 17 gugatan sebagai upaya penegakan hukum, dan pemidanaan.

“Terkait pemberian sanksi administratif, 77 berupa paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, 3 pencabutan izin, dan 115 memberikan surat peringatan,” katanya.

Sedangkan terkait gugatan, Rasio mengatakan, tengah disusun 3 gugatan. Lalu, sambung dia, lima sudah dalam proses persidangan. Sebanyak 9 kasus sudah inkraht dengan nilai Rp3.15 triliun.

Sedangkan terkait pemidanaan, Rasio mengatakan, 75 langkah dilakukan sebagai upaya memfasilitasi Polri dan Kejaksaan. Kemudian, sambung dia, 4 sudah P21 dan enam lainnya dalam proses penyidikan.

Hadir pula dalam diskusi kali ini Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) B Wisnu Widjaja, Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jambi Apani Saharudin, dan Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Yudi Anantasena.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).