Rilis 8 FMB 9: Enam Pihak Ini Lakukan Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Jabar

TANGGAL :
Selasa, 19 November 2019

JAM NAIK BERITA :
17:01:11

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Polemik Dana Desa

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


Jakarta – Pengawasan penggunaan dana desa di wilayah Jawa Barat dilakukan oleh enam pihak. Siapa sajakah pihak yang memiliki kewenangan pengawasan tersebut?
Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jawa Barat Dedi Supandi, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna", bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Utama Kemkominfo, Jakarta, Selasa (19/11/2019), demi akuntabilitas penggunaan dana desa di Jawa Barat, ada enam pihak yang dilibatkan. Keenam pihak itu, menurut dia, di antaranya adalah lembaga masyarakat dalam hal ini BPD, lalu satgas dana desa, Polri, dan KPK.

“Selain itu ada juga forum perguruan tinggi di Jabar yang turut bekerja sama untuk awasi dana desa, termasuk melalui program Profesor Masuk Desa. Dan ada juga pengawasan oleh pokja di masyarakat sipil,” katanya.

Lebih jauh dipaparkan Dedi, di Jawa Barat sendiri tidak ada lagi desa baru yang terbentuk paska diterbitkannya UU 6/2014 tentang Desa. Bahkan sebelum aturan perundangan itu lahir, sambung dia, dari semula 5.319 desa yang ada, sebanyak enam desa sudah tidak lagi eksis.

“Sebelum UU Desa, ada sebanyak 5.319 desa. Kemudian enam desa hilang, sehingga otomatis kepada desa-desa itu tidak lagi ada peruntukkan dana desa,” katanya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dan Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benni Irawan.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).