Rilis 9 FMB 9: Sambut RCEP, Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur dan Konektivitas

TANGGAL :
Rabu, 20 November 2019

JAM NAIK BERITA :
17:53:52

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
RCEP

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Perbaikan masalah biaya logistik dan konektivitasnya dinilai perlu segera dilakukan agar mampu bersaing di pasar RCEP (Regional Conprehemsive Economic Patnership), yang diharapkan berlaku mulai 2021.
Disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang bertajuk “RCEP: Berharap Investasi” di ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (20/11/2019), ada sejumlah hal yang harus segera dilakukan dan menjadi skala prioritas pemerintah dalam 5 tahun ke depan.

Di antaranya, menurut Rizal, membenahi infrastruktur. “Infrastruktur harus dibenahi sebagai prasyarat agar semua cost yang terkait dengan industri bisa ditekan semurah mungkin, sehingga memunculkan daya saing. Di antaranya, dengan membangun pelabuhan,” katanya.

Itulah, dikatakan Rizal, yang menjadi prioritas pemerintah di 5 tahun pertama ke depan. “Tentu ini menjadi juga priority yang terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara-negara sekitar kita dan infrastruktur dari sisi misalkan biaya-biaya energy cost daripada untuk LP Gas sebagai sumber bahan baku utama industri tadi,” tuturnya.

Mahalnya biaya logistik di Indonesia memang mengakibatkan minat investor asing untuk masuk ke negara ini menjadi berkurang.

“Jadi memang ada masalah Indonesia, yakni soal biaya logistik, selain soal konektivitasnya. Bayangkan, mereka [industri] tentu tidak bisa melakukan ekspor, bila pelabuhannya tidak ada, begitu juga dengan alat angkutnya,” ujarnya.

RCEP merupakan organisasi blok perdagangan yang melibatkan 10 negara di Asean, plus lima negara lainnya, Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. RCEP merupakan blok perdagangan yang diinisiasi pada 2013 dan rencana akan akan dilaksanakan pada 2021. Pasar RCEP diperkirakan mencapai USD49,5 triliun.

Bagi Indonesia, Rizal mengungkapkan, tidak bisa begitu saja mengadopsi blok perdagangan itu 100%. Itu, menurut dia, harus diberlakukan secara bertahap, misalnya 60%-65%.

“Artinya, pemerintah masih memiliki kewajiban untuk melindungi produk-produknya dari liberalisasi blok perdagangan baru tersebut,” katanya.