Bappenas: Vokasi Digital Strategi Tingkatkan Kapasitas SDM

TANGGAL :
Jum'at, 20 Desember 2019

JAM NAIK BERITA :
20:59:50

MEDIA :
Antaranews.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Kennedy Simanjuntak, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas

TONE :
Pro

TOPIC :
Transformasi Digital

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 45.000.000

AD :
Rp. 15.000.000

LINK ORIGINAL :

Jakarta - Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak menyatakan bahwa pendidikan vokasi digital menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi pasar ekonomi digital.
Kennedy menilai bahwa jumlah SDM Indonesia yang memiliki keahlian dan keterampilan belum memadai dalam menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, vokasi menjadi solusi cepat untuk beradaptasi dengan disrupsi era digital.

"Vokasi yang mengarah pada digital yang diharapkan bisa meraup bonus demografi. Kami merancang strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM yang siap untuk beradaptasi dengan era disrupsi digital," kata Kennedy pada diskusi FMB di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat.

Menurut Kennedy, kapasitas infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kapasitas SDM masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi era digital.

Di sisi lain, proyeksi ekonomi digital cukup cerah, yakni naik tiga kali lipat sejak 2015 sampai 2025. Berdasarkan estimasi FEB UI, kontribusi Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia meningkat dari Rp58 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp170 triliun pada 2019.

Kontribusi mitra Gojek dari 4 layanan (Go-Ride, Go-Car, Go-Food, GoLife) kepada perekonomian Indonesia juga telah mencapai Rp44,2 triliun.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah memiliki tujuh agenda pembangunan. Agenda pertama adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Ketiga, SDM berkualitas dan berdaya saing; keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh, stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pertahanan, serta transformasi pelayanan publik.