Rilis 1 ; Putusan Sidang Gugatan HTI

TANGGAL :
Selasa, 8 Mei 2018
JAM NAIK BERITA :
15:07:44
MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Putusan HTI

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

FILE ORIGINAL :


Jakarta [8/5/2018] – Pemerintah Indonesia yang menganut sistem demokrasi sejatinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28E Ayat 3.
Kendati demikian, Pemerintah akan bertindak tegas kepada setiap kelompok masyarakat yang menggunakan kebebasan tersebut secara berlebihan hingga berpotensi memecah belah bangsa, mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Inilah kemudian yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) Hiztbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tepat sembilan hari pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, yakni 19 Juli 2017, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Badan Hukum ormas HTI. Artinya, ormas tersebut secara resmi telah dinyatakan dibubarkan.

Langkah tegas tersebut bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, setelah melalui kajian yang panjang dan matang, terdapat tiga alasan utama mengapa HTI dibubarkan oleh Pemerintah.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (telah direvisi menjadi UU Nomor 16 tahun 2017).

Terakhir, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Merespons keputusan pembubaran tersebut dan merasa tidak bisa menerimanya, eks HTI pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Selama kurang lebih 10 bulan persidangan berjalan, pada 7 Mei 2018 Majelis Hakim PTUN pun memutuskan menolak gugatan tersebut, sehingga dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Kemenkumhan terbukti tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menerbitkan SK pencabutan status Badan Hukum HTI.

Kendati demikian, perjuangan Pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dari ormas anti-Pancasila tidak berhenti sampai di sini, karena eks HTI akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN, bahkan tidak menutup kemungkinan hingga ke Mahkamah Agung (MA), atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menolak gugatannya.

UU Ormas Baru Jaga Keutuhan NKRI

Bicara soal pembubaran HTI, tentu tidak lepas dari terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang kemudian disahkan oleh Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) menjadi UU Nomor 16 tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Presiden Joko Widodo sendiri berkali-kali menegaskan bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Perppu tersebut adalah untuk menjaga persatuan dan menjaga Pancasila dari ideologi-ideologi yang bertentangan.

“Untuk apa Perppu ini dibuat? Untuk menjaga persatuan kita, kebinekaan kita, ideologi Pancasila, menjaga NKRI. Ini menyangkut eksistensi negara di masa yang akan datang supaya jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi kita, Pancasila," tegasnya.

Di samping itu, dengan disahkannya Perppu tersebut oleh DPR menjadi UU melalui rapat paripurna pada 20 Oktober 2017, maka ini membuktikan bahwa banyak pihak yang mendukung Pemerintah dalam menjaga Pancasila dan NKRI.

“Perppu Ormas telah disahkan DPR dengan mayoritas, mutlak. Yang hadir 445, yang mendukung 314 dan yang tidak mendukung 131. Ini artinya jelas, banyak yang mendukung. Mayoritas mutlak," tuturnya.

Dengan disahkannya UU Ormas dan ditolaknya gugatan HTI, lalu kini yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa strategi Pemerintah dalam menghadapi banding yang diajukan HTI? Apa saja bukti-bukti yang dimiliki Pemerintah sehingga guguatan ditolak Majelis Hakim PTUN?

Di samping itu, benarkah hadirnya UU Ormas justru akan mengancam demokrasi dan keberadaan ormas di Indonesia? Atau bahkan UU Ormas dan pembubaran HTI membuktikan bahwa Pemerintah anti-Islam seperti yang dituduhkan?

Pemerintah akan menjawab itu semua dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang akan diselenggarakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (8/5/2018), pukul 13.30 WIB, dengan narasumber antara lain (nama2 narsum).

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).