Gaji Pokok Megawati di BPIP Rp 5 Juta

TANGGAL :
Kamis, 31 Mei 2018
JAM NAIK BERITA :
08:10:47
MEDIA :
Investor Daily Indonesia

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Merawat Keberagaman

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Hal. 12

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta masyarakat tidak mempermasalahkan gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp5 juta perbulan.

"Mari kita melihatnya tidak hanya sekedar gaji, tetapi Pancasila itu posisinya sekarang sangat mendesak, segera di-arusutamakan dan dijadikan dasar negara yang riil, bukan sekedar pidato pejabat," kata Wakil Kepala BPIP, hariyono di Jakarta, Rabu (30/5).

Dalam bahasa administrasi, kata dia, gaji orang di lembaga pemerintahan yang tertinggi sebesar Rp5 juta. Selain itu, mereka mendapat tunjangan, dana operasional dan lain-lain.
Hariyono mengaku tidak mengetahui perincian pendapatan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri karena yang menentuk"an adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara. Sementara yang ia tahu hanya perincian pendapatan staf ahli dan di bawahnya.

Menurut Hariyono , tidak baik belarut-larut pada masalah gaji, apalagi gaji sangat relatif nilainya untuk masing-masing orang. Ia mencontohkan Buya Syafii Maarif yang tidak pernah memperdulikan mengenai pendapatan.

"Kalau kita kembali ke Pancasila, maka pertanyaan dan renungan bersama justru bukan gaji, melainkan bagaimana memacu agar eksistensi BPIP memberikan output bermanfaat untuk bangsa dan negara," ucap Hariyono .

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, polemik gaji anggota Dewan Pengarah BPIP tidak etis untuk dibesar-besarkan.

Menurut Wapres pekerjaan Dewan Pengarah BPIP menuntut pemikiran serius tentang ideologi sebuah negara sehingga tidak tidak perlu dibenturkan dengan gaji.

"Pekerjaan Dewan Pengarah (BPIP) itu bukan pekerjaan fisik, tetapi pekerjaan pemikiran. Jadi semua pengarah itu orang-orang senior yang negarawan, dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (30/5).

Wapres menjelaskan, gaji anggota Dewan Pengarah BPIP tidak bisa dibandingkan dengan upah menteri, karena gaji bersih yang diterima para menteri lebih tinggi daripada Ketua dan anggota Dewan Pengarah BPIP.

"Menteri itu memang take home pay-nya kecil, tetapi ada tunjangan kinerja, tunjangan rumah dan sebagainya. Jadi kalau ditotal, (gaji) menteri juga mungkin lebih tinggi dari (gaji) Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) dan bapak-bapak anggota Dewan yang lain," jelasnya.

Jusuf Kalla menambahkan, gaji pokok yang diterima Dewan Pengarah BPIP dan para menteri adalah sama. Namun, mekanisme pemberiannya berbeda sehingga terlihat seolah-olah penerimaan Dewan Pengarah BPIP lebih tinggi.

"Kalau BPIP semua dijadikan satu, sedangkan kalau menteri terpisah-pisah. Dan bagi kita semua, ini nanti memberikan kerangka pedoman bahwa gaji yang sesuai untuk negarawan ya seperti itu, tidak boleh berlebihan," kata Wapres Jusuf Kalla.

Tidak Meminta Gaji

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Rommahurmuziy meyakini para tokoh nasional yang berada di struktur BPIP seperti Megawati Soekarnoputri tidak akan meminta gaji.

"Saya meyakini Megawati tidak akan meminta gaji apalagi tugasnya membela Pancasila," kata Romahurmuziy atau Romy usai menghadiri acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR RI, di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, dalam sebuah acara, dirinya pernah mendengar alasan Megawati saat menerima jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP yaitu karena menerima tugas tersebut karena berkaitan dengan Pancasila.

"Megawati menyampaikan ketika BPEP belum menjadi badan, dia sudah menerima SK pelantikan dan beliau menyampaikan dirinya menerima tawaran sebagai Ketua Dewan Pengarah

bukan karena lembaga khusus setingkat menteri," ujarnya.

Selain itu, Romy mengaku belum mengetahui secara rinci terkait hak keuangan para pejabat di BPIP yang diatur melalui Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2018.

Dia menilai Kementerian Sekretariat Negara harus menjelaskan karena kementerian tersebut yang mengurusi persoalan standar dan protokol dari BPIP sejauh mana.

Sebelumnya, pada Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2018 terungkap bahwa Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan sebesar Rpll2.548.000/bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 5 juta perbulan.

"Gajinya Rp5 juta, tunjangan jabatan Rp 13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp 4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan, tunjangan jabatan yang diterima BPIP justru tercatat paling rendah dibandingkan badan-badan yang lain.

Besaran gaji yang diterima juga meliputi tunjungan transportasi, komunikasi, hingga perjalanan dinas ke luar kota

"Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil Rpl3 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rpl3 juta sampai puluhan juta," kata Sri Mulyani.