Pemerintah akan Hentikan Bantuan Sosial bagi Perokok

TANGGAL :
Selasa, 31 Juli 2018

JAM NAIK BERITA :
10:40:53

MEDIA :
Investor Daily Indonesia

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas,Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos

TONE :
Pro

TOPIC :
Pengurangan Angka Kemiskinan

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Non Headline

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Pemerintah berencana hanya memberikan dua program bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kepada masyarakat miskin yang tidak merokok.
Pasalnya, kebiasaan itu dinilai sebagai perilaku yang kontradiktif dengan upaya penanggulangan kemiskinan, mengingat merokok tercatat sebagai penyebab terbesar kedua kemiskinan setelah faktor kenaikan harga pangan.

"Ketika menerima (dua) bantuan ini, maka mereka (masyarakat) harus benar-benar memakai untuk keperluan yang dibutuhkan, terutama pangan, apakah beras dan makanan protein," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bambang brodjonegoro saat diskusi Forum Merdeka Barat dengan tema Fakta Penurunan Angka Kemiskinan di Jakarta, Senin (30/7). Ia menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Langkah langkah yang dilakukan adalah menjalankan PKH dan BPNT. Terkait upaya itu, ke depa pemerintah akan bersikap tegas, bUa ada anggota keluarga penerima BPNT dan PKH yang menggunakan dana itu untuk membeli rokok maka alokasi bantuan akan dihentikan.

"Kalau bisa, sejauh mungkin jangan dipakai untuk membeli rokok. Kalau kebetulan yang bersangkuta perokok sebaiknya konsumsi tersebut dihentikan," ucap Bambang. Ia menjelaskan, peran konsumsi rokok sebagai penyebab kemiskinan sebesar 10% di desa dan 11% di kota. Ia menyarankan, daripada dihabiskan untuk membeli rokok, lebih baik digunakan untuk membeli makanan yang bergizi dan memenuhi karbohidrat serta protein yang cukup.

"Lebih baik dipakai untuk membeli telor, daging ayam, atau kebutuhan yang menunjang kebutuhan makan. Ini penting untuk dijadikan pelajaran agar semua keluarga yang menerima PKH berjanji untuk berhenti merokok, kalau tidak pengeluaran riil mereka akan sangat terganggu," ujarnya.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, upaya pengurangan konsumsi rokok ini sudah dijalankan saat Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan. Salah satu program yang dibahas dalam FDS adalah program kesehatan.

"Dalam kegiatan FDS para pendamping mengatakan bahwa istri perlu mengingatkan suaminya agar berhenti merokok," ujar Harry.

Melalui langkah FDS ini pemerintah ingin mengubah perilaku masyarakat secara persuasif. Dengan melakukan pertemuan rutin setiap minggu didampingi oleh pendamping. Hal ini sejalan dengan instruksi presiden, yakni bila ada masyarakat penerima PKH yang merokok maka Kartu Keluarga Sejahtera-nya akan dicabut. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk memakai uang dari PKH untuk membeli rokok.

"Di keluarga miskin uang untuk membeli rokok bisa dialokasikan untuk membeli susu, makanan, berobat, anak sekolah," ucap Harry.

Kedua Terbesar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, BPS memasukan rokok ini sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Phaknya melihat kebiasaan merokok ini menjadi pengeluaran kedua terbesar masyarakat setelah bahan makanan. Bila indikator jumlah perokok ini dikeluarkan dari garis kemiskinan maka akan terjadi penuruan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

"Ke depan kita harus berupaya untuk terus menerus menekan jumlah perokok yang jumlahnya tinggi, tidak hanya untuk penduduk miskin tetapi untuk penduduk tidak miskin," ucap Suhariyanto.