Rilis 1 : FMB9: Menjaga Ketersediaan Migas

TANGGAL :
Rabu, 1 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
15:55:43
MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Ketersediaan Migas

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

FILE ORIGINAL :


JAKARTA - Ada hal yang menonjol di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yakni menetapkan Kebijakan BBM Satu Harga. Menurut Presiden Jokowi hal itu merupakan bentuk perhatian negara dalam memenuhi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa. Satu liter solar bisa Rp100.000 di Papua, sedangkan di Jawa hanya Rp5.150.

Presiden mengatakan, kebijakan 'BBM Satu Harga' merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut.

Untuk itu, Jokowi pun memerintahkan Kementerian ESDM dan BUMN untuk menghitung biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyokong kebijakan BBM Satu Harga ini.

"Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!" tegas Jokowi.

Memenuhi pasokan energi atau menjaga kedaulatan energi khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas) adalah amanat Konstitusi sekaligus visi dari program Nawacita Jokowi. Adalah tanggug jawab pemerintah dalam mengawal ketersediaan migas sekaligus memberikan harga terjangkau yang selama ini sulit dinikmati masyarakat di kawasan Indonesia timur maupun terpencil.

Migas adalah faktor penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Ketika tidak dikendalikan secara baik maka berdampak pada perekonomian nasional. Keputusan pemerintah dengan tetap memberikan subsidi solar, minyak tanah dan elpiji 3 kg adalah upaya memberikan rasa keadilan sosial itu. Kebijakan pengalihan subsidi BBM yang begitu besar di masa lalu kini diarahkan ke sektor produktif maupun memberikan memberikan jaminan sosial bagi lapisan masyarakat termiskin.

Sejauh ini, Pertamina -sebagai BUMN migas- mendapat penugasan khusus pemerintah untuk menyalurkan BBM Satu Harga di 54 titik di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Wilayah ini memang selama ini sulit mengakses BBM dengan harga normal seperti di Jawa, Bali dan Sumatra.

Adapun permintaan masyarakat akan BBM bersubsidi maupun premium/pertalite/pertamax masih bisa dipenuhi secara baik oleh Pertamina. Ketersediaannya terjamin. Mengacu data Kementerian ESDM, volume BBM bersubsidi tahun 2018 sebesar 16,23 juta kiloliter (KL). Angka itu terdiri dari minyak tanah sebesar 0,61 juta KL, dan volume solar sebesar 15,62 juta KL.

Kementerian ESDM mencatat realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai Mei 2018 totalnya mencapai 6,06 juta KL. Angka itu masih 37% dari volume yang ditetapkan di APBN 2018.

Pemerintah bersama DPR pun sudah sepakat untuk mulai tahun 2019 meningkatkan alokasi subsidi solar terkait fluktukasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Artinya, ada jaminan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai tahun 2019.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong Pertamina untuk lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Satu hal, Pertamina harus menjalankan Public Service Obligation (PSO) dengan menjual BBM bersubsidi dan BBM Satu Harga dengan konsekuensi mengurangi laba perseroan. Namun pemerintah di satu sisi memberikan 12 Wilayah Kerja Hulu Migas kepada Pertamina sehingga meningkatkan produksi hulu migas 100% yang tentunya akan melipatgandakan pendapatan dari bisnis Hulu Pertamina.

Bahkan, salah satu blok migas terbesar di Indonesia, Blok Rokan yang sudah 50 tahun dikelola Chevron akan diserahkan kepada Pertamina mulai tahun 2021.

Ini membuktikan pemerintah percaya dengan kekuatan modal dan kapasitas Pertamina. Lantas bagaimana Kemenkeu tetap memberikan dukungan finansial di tengah turbulensi ekonomi global? Apa peran Kementerian BUMN dalam mendorong tata kelola Pertamina lebih baik agar ketersediaan migas bagi rakyat terjamin? Apakah ada rencana untuk meluaskan lokasi BBM Satu Harga? Apa benar Pertamina dipaksa menjalankan penugasan BBM bersubsidi padahal keuangannya lagi berat?

Pelbagai isu tersebut akan dikupas tuntas dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Menjaga Ketersediaan Migas" di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (01/08/2018) pukul 13.00 WIB.

Hadir sebagai narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Suminto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar
, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno, dan Plt Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).