Pembatasan Komponen Impor Dinilai Perlu Aturan Khusus

TANGGAL :
Kamis, 2 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
07:42:39
MEDIA :
Koran Tempo

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Sukandar, Kepala SKK Migas

TONE :
Pro

TOPIC :
Ketersediaan Migas

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Non Headline

FILE ORIGINAL :


Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas mendukung upaya pemerintah untuk membatasi kandungan bahan baku impor dalam proyek hulu minyak dan gas. Wakil Ketua SKK Migas Sukandar mengatakan, untuk mewajibkan pemakaian komponen lokal pada persentase tertentu, lembaganya menunggu aturan dari pemerintah.
Menurut dia, SKK Migas memiliki aturan tentang penggunaan komponen dalam negeri dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK007 Revisi 04) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tender 2017. Dalam pedoman tersebut, syarat penggunaan barang modal dalam negeri diubah dari "dipentingkan" menjadi "diwajibkan".

"Namun belum ada batasan persentase penggunaan barang dan jasa dalam negeri," kata dia di Wisma Antara, kemarin.

Sukandar , yang menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk periode 2015-2017, mengatakan banyak komponen lokal berkualitas tinggi yang bisa menjadi pengganti material impor. "Harganya pun bakal lebih murah karena tak perlu membayar bea masuk," kata dia. Sukandar lalu menyebutkan berbagai produk turunan baja, pipa, platform, hingga kaki-kaki platform untuk landasan rig minyak yang sudah mendapat sertifikat standar industri kelas atas sejak 25 tahun silam.

Berdasarkan data SKK Migas pun, persentase kandungan lokal pada proyek eksplorasi hingga eksploitasi minyak dan gas cukup fluktuatif. Pada 2015, penggunaan komponen dalam negeri mencapai 68 persen dari pengadaan senilai US$ 7,9 miliar. Namun setahun kemudian turun menjadi 55 persen.

Pembatasan material impor di sektor infrastruktur, termasuk proyek hulu migas, diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet di Istana Bogor, Selasa lalu. Saat itu Jokowi menekankan bahwa tingginya kandungan impor menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan kian melebar. Penggunaan devisa, menurut Jokowi, mesti dibatasi lantaran saat ini kebutuhan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, cukup tinggi dan menekan kurs rupiah.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan dari sektor migas pemerintah bisa menekan transaksi barang impor US$ 10 miliar per tahun. "Di hulu bisa hemat US$ 2 miliar dan di hilir hemat US$ 5,6 miliar per tahun," kata dia.

Saat ditemui di Bandung, kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penghematan impor di sektor migas bakal dituangkan dalam peraturan presiden. Di sektor hilir atau produksi bahan bakar, kata Luhut, pemerintah bakal mengeluarkan aturan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk menggantikan solar murni. "Itu akan menghemat US$ 5 miliar," kata dia.

Di sektor transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan segera mengoptimalkan komponen lokal dalam proyek strategis seperti Pelabuhan Patimban dan kereta ringan (LRT) yang tengah dibangun. Dalam proyek Pelabuhan Patimban, kata dia, komposisi bahan lokal dan impor harus 50 50. Adapun proyek LRT Palembang menggunakan 80 persen komponen lokal. "Untuk alat khusus memang sulit. Strateginya, kami tingkatkan kandungan lokal di komponen bangunan," kata Budi.