Rilis 4 : Kemenkeu: 7 Proyek Infrastruktur Besar Sudah Mampu Dibiayai Dengan Skema KPBU

TANGGAL :
Jum'at, 10 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
16:48:02
MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Efisiensi Anggaran

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

FILE ORIGINAL :


JAKARTA - Hingga saat ini, pemerintah sudah berhasil menerapkan pembanunan 17 proyek infrastruktur besar melalui sekema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha).
"Sudah ada proyek besar Kominfo seperi infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Barat yang sudah selesai dan proyek-proyek lain seperti jalan tol, rumah sakit dan lainnya," demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (10/8/2018).

"Dengan demikian maka pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN lagi karena pihak swasta sudah dilibatkan," tambahnya.

Menurut Lucky, saat ini mengembangkan KPBU-AP, ini adalah skema baru dengan availability payment (AP)."Contohnya kita membangun jalan sebesar 100 triliun rupiah, lalu ada biaya pemelihraannya, maka dengan skema KPBU-AP akan lebih efisien. Karemna kita tak membayar di awal, kita hanya membayar cicilan pembiayaan ketika proyek sudah berjalan. Jadi risiko dipindahkan ke kontraktor, kita bayar ketika jalannya sudah digunakan," papar Lucky lagi.

Dalam jangka dekat yang dapat dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi impor menambah ekspor, yang bisa dilakukan meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)."Karena ada beberapa pembangunan proyek imfrastruktur seperti listrik yang memerlukan impor yang tinggi dan kita berusaha menguranginya," tukas Lucky lagi.

Lucky menambahkan secara keseluruhan, APBN dalam posisi aman. "Kita sudah melapor ke DPR, bisa dilihat dari sisi penerimaan, belanja kita, angka defisit neraca pembayara kita masih 2,6% dari APBN," tegasnya.

Menurutnya, pemerintahan saat ini membuat proyeksi pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. "Pemerintah sadar masih mempunyai gap infrastruktur yang besar dimana membutuhkan dana sebsar 4700 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun. Dengan skema pembiayaan baru maka pemerintah tidak lagi tergantung APBN. Ini cara jitu untuk menutupi gap infrastruktur kita,"paparnya panjang lebar.

Sekarang yang dibutuhkan banyak investor masuk guna membiayai pembangunan infrastruktur ini. Untuk itu, pemerintah bisa mempromosikan bagaimana untuk menarik investor untuk mendanai infrastruktur."Kita memberikan penjaminan, untuk resiko politik agar investor tidak takut masuk kesini," pungkas Lucky.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini antara lain Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).