Rilis 5 : Efisiensi Anggaran, PUPR: Infrastruktur Lanjut Terus, Tidak Ada yang Direm

TANGGAL :
Jum'at, 10 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
16:49:59
MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Efisiensi Anggaran

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

FILE ORIGINAL :


JAKARTA – Hingga hari ini tidak ada instruksi khusus kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Hal itu karena kandungan lokal di hampir semua proyek infrastruktur mencapai 99 persen.
Demikian disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (10/8/2018).

“Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang paling besar. Hal itu karena memang dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi tumpuan pembangunan. Baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Widiarto menjelaskan, untuk 2018 PUPR memperoleh anggaran Rp107 triliun. Dan pada 2019, sambung dia, akan naik menjadi Rp110 triliun.
Kendati begitu dengan total anggaran tersebut, Widiarto mengakui, pihaknya memang akan melakukan efisiensi. Khususnya, kata dia, terkait dengan belanja anggaran.

“Dalam rangka efiesiensi belanja anggaran, PUPR menghemat belanja barang dan melakukan shifting ke belanja modal atau ke belanja yang lebih produktif. Namun tidak ada instruksi untuk menunda, infrastruktur jalan terus, tidak ada yang direm,” katanya.

Di Kementerian PUPR, Widiarto menjelaskan, ada tiga jenis belanja anggaran. Yakni, sambung dia, belanja barang oprasional, belanja nonoperasional, dan belanja yang berkarakter modal.

“Belanja berkarakter modal contohnya, infrastuktur yang diserahkan ke masyarakat, seperti rumah swadaya. Dan ini yang memang akan diperbesar,” katanya.

Sedangkan, menurut Widiarto, belanja yang akan cenderung dikurangi adalah belanja barang nonoperasional, yakni berupa studi, kajian, workshop. “Untuk belanja jenis ini, pengurangan setahun sekitar 15 persen,” tuturnya.
Lebih jauh Widiarto mengatakan, total prosentase belanja modal PUPR pada 2018 mencapai angka 81 persen. Sedangkan pada 2019, sambung dia, meningkat hingga 83 persen.

“Untuk 2019 berusaha untuk shifting belanja barang nonoperasional, ke belanja yang lebih produktif, jumlahnya sebanyak Rp4 triliun yang akan di-refocusing ke belanja modal dan berkarakter modal,” katanya.

Di antara kandungan lokal dalam komponen infrastruktur, Widiarto mengatakan, baja merupakan salah satu yang masih diimpor. Namun, kata dia, itupun sedikit sekali karena hanya untuk profil baja khusus.

“Pada 2018, komponen utama pembangunan infrastruktur totally dari kita, khususnya semen. Termasuk beton pracetak, dari kita semua. Jadi kita tidak ada pengaruh dari impor barang, sehingga tidak ada instruksi penundaan,” tandasnya.
Dipaparkan pula oleh Widiarto, terkait TKDN di Perpres 16/2016 tentang Pengadaan Barang Jasa, ada amanat untuk memberi reward bagi peserta tender dengan kandungan lokal dengan nilai tertentu. “Sehingga itu diperhitungkan dalam penawarannya. Supaya tidak ada ketergantungan impor. Sedangkan minimal TKDN itu 25 persen,” pungkasnya.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini antara lain Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Luky Alfirma dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).