Kementerian PU-PR Alokasikan Rp 6 T Renovasi Sekolah Dan Kampus di 2019

TANGGAL :
Jum'at, 10 Agustus 2018

JAM NAIK BERITA :
19:59:54

MEDIA :
Merdeka.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Widiarto, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR

TONE :
Pro

TOPIC :
Efisiensi Anggaran

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

LINK ORIGINAL :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran sebesar Rp 110,731 triliun untuk tahun anggaran 2019, naik Rp 8,71 triliun dari pagu indikatif PUPR 2018 sebesar Rp 102,01 triliun. Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan berbagai infrastruktur di 2018.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Widiarto, mengatakan pihaknya akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6 triliun dari total anggaran untuk membangun beberapa sekolah dan kampus yang rusak. Pembangunan sekolah ini merupakan penugasan baru dari pemerintah.

"Itu penugasan baru. Kebijakan pemerintah untuk gedung sekolah perguruan tinggi itu dilaksanakan oleh kementerian PU. Jadi di bawah dikbud, diknas dan agama. Mereka akan fokus ke pendidikannya, pembangunan ke PU," ujarnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (10/8).

Widiarto melanjutkan, selain untuk membangun sekolah dan beberapa proyek strategis, anggaran sebesar Rp 110,731 triliun di 2019 juga akan digunakan untuk pembangunan beberapa pasar induk dan perbaikan pasar yang mengalami kebakaran serta kerusakan di 2018. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Rencana akan ada untuk pasar, ada penugasan baru lagi, Kemaren Mendag sudah bertemu dengan Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) untuk membangunkan beberapa pasar induk plus mungkin pasar khusus seperti pasar Bukit Tinggi yang kebakaran dan pasar Johar yang heritage. Kita dukung dari kita," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono anggaran tambahan Rp 8,71 triliun ini akan digunakan untuk kebutuhan tiga hal yakni prioritas mendesak, penguatan SDM, dan juga perubahan PNPB/BLU/PLN.

"Prioritas mendesak ini dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan penguatan SDM ini untuk Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan seperti rehabilitasi sekolah rusak dan pembangunan kampus mangkrak. Kalau perubahan PNPB ini untuk penyesuaian PNPB/BLU/PLN," tuturnya.

Menteri Basuki menyebutkan, serapan anggaran PUPR hingga 6 Agustus 2018 baru mencapai 38,1 persen dari total pagu tahun anggaran (TA) 2018 sebesar Rp 113,71 triliun. Sementara penyerapan anggaran pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 38,2 persen dari total anggaran sebesar Rp 104,7 triliun.

"Anggaran ini kan lebih besar dari tahun lalu. Jadi nominal kami sebenarnya lebih besar, tapi kalau persentasenya lebih kecil sedikit," tandasnya.