Efisiensi Anggaran, Kemenhub Ubah Belanja Barang Jadi Belanja Modal

TANGGAL :
Jum'at, 10 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
20:49:43
MEDIA :
Jawapos.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Djoko Sasono, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

TONE :
Pro

TOPIC :
Efisiensi Anggaran

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

LINK ORIGINAL :

Capaian-capaian skala nasional terkait infrastruktur terus dilakukan, meskipun di tengah perjalanannya tidak sedikit menemui kendala. Salah satunya mengenai permodalan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Djoko Sasono mengatakan, hal itu terjadi karena Indonesia adalah negara besar dengan jumlah pulau yang sangat banyak sehingga harus ada konektivitas yang besar tapi dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

"Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur hampir Rp 370 triliun. Tapi yang tersedia sampai 2019 hanya ada sekitar Rp 250 triliun. Atas kondisi ini, kita harus mencari cara-cara lain yang tidak membebankan," ujarnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9, Jumat (10/8).

Salah satunya, kata Djoko, apa yang sudah dimiliki adalah dengan melakukan shafting dari belanja barang menjadi belanja modal. Cara-cara ini sudah lazim dilakukan. "Pola ini juga sudah sesuai arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, kita juga mendorong peran BUMN," tuturnya.

Menurut nya, Kementerian Perhubungan baru belajar mengenai skema-skema yang baru di KPBU di semua sektor, yakni sektor laut, darat dan udara. "Contohnya transportasi laut, Pelabuhan Anggrek di Sulteng dan Bau-Bau di Sultra, dan lainnya. Ini cara-cara yang kita lakukan. Tidak jauh berbeda juga dengan Kementerian PUPR," imbuhnya.

Tentunya, Djoko menambahkan, diharapkan kehadiran kompetensi dalam negeri menjadi hal yang utama. "Kita mendorong industri dalam negeri terus menjadi potensi utama. Di bidang transportasi, kita berharap ada dukungan dari industri dalam negeri," jelasnya.

Djoko menilai, pihkanya telah melakukan efisiensi dengan terus menerus, untuk meminimalisir kebutuhan kebutuhan dana.

"Kebutuhan tidak tercukupi, membuat kita untuk mencari skema-skema lain yang memang sesuai dengan peraturan yang ada," tandasnya.