KPK-Pemerintah Sinergis Cegah Korupsi

TANGGAL :
Kamis, 16 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
15:58:13
MEDIA :
Koran-jakarta.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas,Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan,Agus Rahardjo, Ketua KPK

TONE :
Pro

TOPIC :
Presscon Pencegahan Korupsi

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

LINK ORIGINAL :

Jakarta - Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah sinergis dalam pen­cegahan korupsi. Upaya makin menyinergikan pencegahan korupsi ini dilakukan dengan menggelar pertemuan peme­rintah dan KPK membahas pe­laksanaan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.
“Ini sebuah upaya dari pen­jabaran komitmen dan arah kebijakan prioritas yang dijalan­kan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya yang ditangani Kan­tor Staf Kepresidenan (KSP) dalam rangka pencegahan ko­rupsi,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, di Gedung KPK, Ja­karta, Rabu (15/8).

Perpres No 54 Tahun 2018 ten­tang Stranas Pencegahan Korup­si ini ditandatangani pada 20 Juli 2018. Pertemuan dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, sedangkan pemerintah diwakili Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku­molo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Na­sional (PPN/Bappenas), Bam­bang Brodjonegoro.

Menurut Moeldoko, Per­pres yang baru ditandatangani itu merupakan revisi dari Per­pres sebelumnya, yakni No 55 Tahun 2012. Ada empat pokok utama perubahan yang didasar­kan pada Perpres ini. Selama ini terlihat di publik bahwa korup­si fokusnya di titik penindakan di KPK. Sementara pemerin­tah berpandangan pencegahan jauh lebih baik dari pada penin­dakan. Kalau penindakan pasti uangnya sudah diambil.

Moeldoko menyatakan upaya yang dilakukan atas pen­cegahan difokuskan pada tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah tata niaga dan perizinan, ke­uangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hu­kum.

“Khusus fokus pertama sam­pai ketiga dilakukan untuk mem­berikan kepastian berusaha. Ada upaya-upaya kalau bisa dipersu­lit, kenapa dipermudah. Nah, ini harus dihilangkan sehingga In­deks Persepsi Korupsi (IPK) kita semakin membaik. Debirokrati­sasi agar aparat negara tidak habiskan waktu untuk kerjakan administrasi,” ucap Moeldoko.

Sangat Penting

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjone­goro, menyatakan bahwa tujuan Perpres baru itu untuk menyin­ergikan semua langkah terkait dengan pencegahan korupsi. Seolah-olah kalau bicara korup­si hanya bicara KPK dan penin­dakan. “Padahal, di KPK pun ada bagian pencegahan korupsi, pe­rencanaan sangat penting bah­kan lebih penting karena kami ingin cegah korupsi dari hulu­nya,” kata Bambang.

Dengan Perpres baru, lanjut Bambang, upaya pencegahan korupsi lebih sistematis dan terk­oordinasi antar semua lembaga. Dengan begitu, apa pun yang direncanakan dan diimplemen­tasikan bisa berjalan mulus se­suai harapan dan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

“Mengenai aksi pencegahan korupsinya kami selalu review dua tahun sekali karena tentu­nya tantangan pencegahan ko­rupsi akan berubah dari waktu ke waktu. Setiap dua tahun, kami akan revisi rencana aksi nasional dari rencana pencegahan ko­rupsi. Kami harapkan bisa ek­sekusi rencana kami tersebut,” kata Bambang.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan lembaganya tetap independen usai ditandatan­ganinya Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegah­an Korupsi. “Sama sekali inde­pendensinya KPK tidak terpe­ngaruh karena pimpinan KPK sebagai steering committee ber­sama Presiden dan para men­teri, kemudian pelaksananya adalah para eselon 1 yang pe­laksana itu ketuanya adalah De­puti Pencegahan (KPK) Pahala (Nainggolan),” kata Agus.

Agus mengharapkan Stranas tersebut tidak hanya mencakup tiga hal, yaitu tata niaga dan per­izinan, keuangan negara, dan re­formasi birokrasi dan penegakan hukum. “Saya sangat berharap teman-teman yang menyusun rencana aksi nanti bisa men­dorong terjadinya apa peruba­han-perubahan yang cukup mendasar dan signifikan untuk perkembangan kami ke depan,” ucap Agus.