Perpres Timnas Pencegahan Korupsi Sebagai Inovasi Baru

TANGGAL :
Kamis, 16 Agustus 2018
JAM NAIK BERITA :
16:03:46
MEDIA :
Skalanews.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas,Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri ,Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan,Agus Rahardjo, Ketua KPK

TONE :
Pro

TOPIC :
Presscon Pencegahan Korupsi

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

LINK ORIGINAL :

Jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah terobosan baru dalam aksi pemberantasan korupsi.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Menurutnya dengan Perpres yang melahirkan Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi maka akan membentuk koordinasi dalam penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi.

"KPK akan berkoordinasi dengan Bappenas, dengan Kemendagri untuk outcome di pemerintahan daerah, (Kementerian) PAN-RB untuk reformasi birokrasi dan KSP untuk agenda prioritas pembangunan," kata Moeldoko.

Dengan Perpres ini, kata Moeldoko maka keseimbangan penindakan dan pencegahan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh KPK akan terdorong. Karena bagi Moeldoko, pencegahan korupsi justru akan lebih baik dibandingkan penindakan.

"Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang, diambil tuh. Tapi kalau pencegahan uangnya belum ke ambil," kata dia.

Moeldoko sepakat dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo, bahwa perpres ini bisa menghasilkan perubahan mendasar.

Pertama, ia berharap adanya kemudahan dan transparansi dalam berusaha. Kedua, perbaikan indeks persepsi korupsi Indonesia yang belum membaik. Ketiga, perbaikan birokrasi pemerintahan dan aparaturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang melihat perpres ini lebih fokus dibanding perpres sebelumnya.

Dalam perpres ini ada tiga aspek yang menjadi permasalahan utama di Indonesia saat ini.

"Perpres lama fokusnya lebih banyak. Nah, kami coba buat lebih fokus sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), bahwa Presiden menginginkan pencegahan korupsi itu yang fokus pada kegiatan atau hal yang berpotensi menimbulkan korupsi," kata Bambang.

Ia juga menekankan perpres ini bisa mencegah korupsi dari akarnya. Sebab, perpres ini akan membuat pencegahan korupsi berlangsung sistematis dan terkoordinasi dengan baik bersama lembaga/kementerian terkait.

"Sehingga akhirnya apapun yang kami rencanakan dan diimplementasikan bisa berjalan mulus sesuai harapan, sesuai target yang sudah kami setting," kata dia.

"Ke depannya KPK diharapkan tidak lagi melakukan penindakan bukan karena KPK tidak mau, tapi karena korupsinya juga berkurang atau hilang," sambung dia.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai persoalan mendasar yang ada di Indonesia, adalah rendahnya komitmen dan integritas di kalangan aparatur dan pejabat di pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, perlu penanganan sistematis dan terkoordinasi dengan baik.

Ia mengungkapkan, Kemendagri menemukan banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan korupsi di daerah, seperti penyalahgunaan wewenang, permainan proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, serta suap dan gratifikasi.

"Mudah-mudahan perpres ini bisa lebih meningkatkan komitmen kita semua, karena ini permasalahan serius yang harus kita hadapi bersama," kata Tjahjo.