Rilis 2 : 4 Tahun Jokowi-JK:Serius Tangani Kebudayaan, Kemendikbud Ajukan DAK Kebudayaan

TANGGAL :
Kamis, 25 Oktober 2018
JAM NAIK BERITA :
09:24:04
MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
4 Tahun Jokowi-JK Sesi 4

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

FILE ORIGINAL :


JAKARTA - Seiring pengesahan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka dalam waktu dekat daerah akan diberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk kebudayaan. Hal itu diharapkan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi menangani kebudayaan secara lebih serius.
Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Kebudayaan dan Prestasi Bangsa", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

“Sesuai amanat UU Pemajuan Kebudayaan, maka akan ada DAK Kebudayaan bagi kabupaten dan kota. Jika DAK itu telah diberikan, petunjuk pelaksanaannya ada di Kemendikbud. Namun, kelak penggunaannya oleh kabupaten/kota yang memperoleh DAK tersebut,” katanya.

UU Pemajuan Kebudayaan, dipaparkan Mendikbud, merupakan capaian yang signifikan di bidang kebudayaan. Sebab sejak merdeka pada 1945, sambung dia, belum ada aturan hukum positif yang secara khusus mengatur hal itu.
“Melalui DAK Kebudayaan yang merupakan amanat UU tersebut, kini tengah diajukan ke kementerian terkait jumlahnya senilai sekitar Rp1 triliun, untuk tahun depan,” katanya.

Saat ini, disampaikan Mendikbud, dana kebudayaan sendiri masih berasal dari Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud. Dengan alokasi anggaran per tahun, sambung dia, sekitar Rp400 miliar.

“Dengan itu, masing-masing daerah punya ruang yang lumayan untuk menanggani kebudayaan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.

“Selain pengalokasian anggaran khusus, Kemendikbud juga tengah melakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola kebudayaan. Oleh karena itu, kami mewajibkan daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah,” katanya.

Tercatat hingga saat ini, Muhadjr menjelaskan, sudah 188 kabupaten/kota dan 16 provinsi yang sudah menyerahkan pokok pikiran strategi kebudayaan daerah. “Sejauh ini, itu sudah cukup untuk sebagai langkah awal menyusun strategi kebudayaan nasional,” tuturnya.

Dan seiring itu, menurut Muhadjir, naskah dari blueprint strategi kebudayaan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, dalam Kongres Kebudayaan yang akan dihelat pada Desember 2018.

“Dalam kongres tersebut, nanti sekaligus akan disempurnakan seluruh konsep strategi kebudayaan tersebut. Selain penyerahan naskah, dalam kongres itu sendiri juga direncanakan parade budaya. Jadi sekarang sedang dirancang skenarionya. Sehingga kalau ada yang yang berminat memberikan masukan, kami juga akan sangat berterima kasih,” tuturnya.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menristekdikti M Nasir, Menkop UKM AAGN Puspayoga, dan Ketua Inapgoc Raja Sapta Oktohari.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).