TANGGAL :
Jum'at, 9 November 2018
JAM NAIK BERITA :
04:03:00
MEDIA :
Metrotvnews.com

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Pengurangan Pengangguran

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

LINK ORIGINAL :

Jakarta - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama empat tahun terakhir mengalami penurunan. Turunnya tingkat pengangguran tersebut tercatat sebagai yang terendah selama masa pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, angka pengangguran terbuka sekitar 6,18 persen, menurun setahun berikutnya menjadi 5,61 persen. Pada 2017 kembali merosot menjadi 5,50 persen. Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka kembali turun menjadi 5,34 persen

"Bicara masalah pengangguran, harus dikatakan capaian pemerintah saat ini bahwa angka pengangguran turun sesuai yang kita harapkan,“ ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, saat menjadi pembicara pada Press Conference Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Pengurangan Pengangguran di Jakarta, Kamis, 8 November 2018.

Secara keseluruhan, trennya positif. Namun Hanif memastikan perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan di perkotaan dan pedesaan. Sebab, pertumbuhan industri manufaktur, pariwisata, makanan, dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.

"Tren dari semua basis pendidikan, TPT alami penurunan. Ini artinya positif. Saya ingin lihat dari sisi ini agar kita optimistis melihat bangsa ini. Kalau tidak, nanti isinya mengeluh dan komplain. Seolah-olah tidak ada masa depan," ujarnya.

Dari tingkat pendidikan, meski TPT pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu paling tinggi kontribusinya, sejak 2015 trennya relatif turun. Pada 2015, TPT pendidikan SMK sebesar 12,65 persen. Pada 2016 merosot menjadi 11,11 persen, turun lagi 11,41 (2017), dan hingga Agustus 2018 sebesar 11,24 persen.

Hanif mengakui banyak problem SDM pada angkatan kerja, termasuk lulusan SMK. Hingga saat ini profil ketenagakerjaan secara keseluruhan pada 2018 masih menantang. Dari 131 juta angkatan kerja, 58 persen masih lulusan SD/SMP.

Hanif menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan. Pertama, memperbaiki akses dan mutu pendidikan formal, utamanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kedua, memperbaiki akses dan mutu vocational training secara massif. Langkah masif diperlukan untuk mengatasi tiga problem tenaga kerja, yakni kualitas, kuantitas dan persebaran tenaga kerja. "Itu kunci masa depan, akses, dan mutu harus diperbaiki," kata Hanif.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pemagangan dan vocational training yakni kebijakan triple skilling (skilling, upskilling, dan re-skilling). Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu.

Bagi tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan dan membutuhkan peningkatan akan masuk program upskilling. Sedangkan yang ingin beralih keterampilan dapat masuk ke program reskilling.