Pengangguran Turun, Optimis Capai Target 10 Juta Lapangan Kerja

TANGGAL :
Sabtu, 10 November 2018

JAM NAIK BERITA :
00:00:00

MEDIA :
Kompasiana.com

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Redaksi

TONE :
Pro

TOPIC :
Pengurangan Pengangguran

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

LINK ORIGINAL :

Janji kampanye Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden ada penciptaan 10 juta lapangan kerja, janji ini menjadi cibiran ketika isu jutaan TKA asal China membanjiri NKRI. Faktanya hanya isapan jempol dan hoax yang sengaja dihembuskan untuk membuat masyarakat resah. Bagaimana fakta sebenarnya tentang kesempatan kerja dan pengangguran nasional saat ini ?
Pengangguran sendiri adalah variabel dependent, artinya dipengaruhi variabel - variabel di luar dirinya, yakni pendidikan, ketrampilan dan kesempatan kerja. Membenahi permasalahan ini tak memang mesti lintas sektoral, dimana para pemegang saham harus terlibat, seperti pemangku pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi.

Di era Presiden Jokowil, sinergi antar sektor menurunkan tingkat pengangguran nasional sudah mulai terlihat, hasil survei Sakernas per Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka turun. Cara untuk mengetahui selisih prosentase dengan membandingkan periode sama dengan angka pengangguran di tahun sebelumnya.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 per Agustus ini dilakukan dengan mengambil sampel 200 ribu rumah tangga, jangkauannya hingga tingkat kabupaten atau kota, tujuannya untuk menangkap fenomena tentang ketenagakerjaan termasuk tingkat pengangguran di luar masa panen.

Dalam satu tahun, Sakernas dilakukan dua kali, yakni di bulan Februari ketika masa panen dengan sample lebih sedikit dan jangkauan wilayah sampai tingkat propinsi.

Biasanya pada survei periode Februari tingkat pengangguran rendah sebab tenaga kerja di pendesaan terserap untuk kegiatan panen. Bila dicermati, hasil survei periode Agustus lebih mendekati kenyataan (riil) karena tidak ada variabel panen yang menyerap banyak tenaga kerja.

Penciptaan Lapangan Kerja

Kesimpulan tentang hasil survei Sakernas dipaparkan oleh Menteri PPN/ Bappenas Bambang Brojonegoro di acara Forum Merdeka Barat 9 beberapa waktu lalu, menurutnya jumlah lapangan kerja Indonesia pada 2018 telah melampaui target Rencana KerjaPemerintah (RKP) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019, yaitu meningkat 2,99 juta di bandingkan 2017.

Dalam rentang 2015-2018, Pemerintah telah berhasil menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Dari data yang disampaikan Menteri PPN / Bappenas, pencapaian 10 lapangan kerja di periode pemerintahan Jokowi - JK dapat terealisasi mengingat saat ini sudah tercapai di atas 9 juta lapangan kerja.

Dalam acara itu juga terungkap bahwa sektor penyumbang lapangan kerja adalah sektor jasa, seperti jasa - jasa pariwisata, fakta ini tak mengherankan bila merujuk program Kemenpar membangun 10 destinasi wisata baru sekelas Bali.

Di sektor pariwisatan memang melibatkan banyak jasa - jasa, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, souvenir yang melibatkan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor pariwisata tidak terbatas kunjungan wisatawan di hari libur, tapi adanya event - event olah raga nasional dan internasional, meeting, konferensi menyumbang juga dalam penyerapan tenaga kerja.

Sektor manufaktur tak lagi dominan menyerap tenaga kerja, meski kontribusinya masih cukup besar dan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Tiga besar sektor utama penghasil devisa nasional saat ini berasal dari Kelapa Sawit, Pariwisata, dan Migas, tak heran bila usaha - usaha di bidang kepariwisataan saat ini sangat subur dan membuka lapangan kerja baru.

Pengangguran Turun

Kembali kepada persoalan pengguran, hasil dari Sakernas cukup memberikan optimisme dimana secara absolut, jumlah pengangguran juga turun sebesar 40 ribu orang,sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen tahunini.

Jika pertumbuhan ekonomi mencapai target RKP 2019 sebesar 5,2-5,6persen,TPT dapat diturunkan menjadi 4,8-5,2 persen pada 2019. Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang dan lapangan kerja formal di sektorbernilai tinggidapat menyerap angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas,seperti dipaparkan oleh MenteriPPN/Kepala Bappenas BambangBrodjonegoro di acara di atas.

Hasil survei Sakernas juga mengungkap penyebab pengangguran terbuka (TPT) di Propinsi Banten dan Jabar lebih tinggi dibandingkan Jateng dan Jatim. Menurut Bambang, penyebabnya relokasi industri manufaktur ke dari Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, alasannya tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Jateng dan Jatim lebih rendah.

Bila dicermati, peran Kepala Daerah sangat penting dalam memberikan layanan kepada investor pemilik pabrik - pabrik, sebab Pemda - Pemda lah yang intensif berkomunikasi dengan para investor di wilayah mereka. Sebagus apa pun kebijakan pemerintah pusat di bidang investasi dan perijinan tanpa sokongan Pemda, semua akan sia-sia.

Profesi Jasa Menjanjikan

Dalam kesempatan itu juga hadir sebagai pembicara, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri menyampaikan proyeksi profesi - profesi jasa yang akan naik kebutuhannya periode 2017 - 2020. Menurut Dhakiri, pihaknya telah memproyeksikan pekerjaan apa saja yang akan naik atau turun kebutuhan SDM-nya hingga tahun 2025.

Ia juga menambahkan, selama tahun 2017-2020, sebutnya, pekerjaan yang akan naik antara lain trainer, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, SDM, perawat, dokter, programmer, dan layanan berita reguler.

Lalu profesi apa yang akan turun ? Menurut Dhakiri adalah manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator mesin jahit, perangkat komunikasi, dan radio.

Menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang disampaikan dalam acara ini, jumlah penyerapan angkatan kerja baru di era pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2018 sekitar 9,6 juta orang, industri pengolahan menyerap 24%,52, retail besar, kecil dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintahan/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7% dan akomodasi/kuliner/rekreasi 4%.

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi Indonesia bersumber dari terbatasnya keahlian (skill) angkatan kerja dan ketidakcocokan (mismatch) antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan keahlian angkatan kerja masih menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Sementara Mendikbud Muhadjir Effendy yang bertanggung jawab menciptakan SDM nasional mengemukakan bahwa pihak telah menjalin kerjasama dengan pihak industri termasuk dalam penyusunan kurikulum untuk SMK. Menurut Muhajir, penyusunan kurikulum SMK disusun secara bersama - sama dengan pihak industri agar tidak terjadi kesenjangan kebutuhan ketrampilan.