Rilis 2: Strategi Pemerintah Tekan Pengangguran Hadapi Era Disrupsi Teknologi

TANGGAL :
Jum'at, 7 Desember 2018

JAM NAIK BERITA :
09:47:51

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Membangun Banten

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


SERANG – Jika sekitar empat tahun lalu tingkat pengangguran dari pendidikan vokasi mencapai angka 9,25 persen, kini tercatat sekarang tinggal 6.02 persen.
Demikian disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas", bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Serang, Kamis (6/12/2018).

“Ini sebuah breaktrough, yang telah kita upayakan dalam menyiapkan lulusan yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman,” katanya.

Disebutkan Menristekdikti, daya saing Indonesia kini berada pada peringkat ke-45 dari 140 negara. Hal itu, sambung dia, merupakan tantangan pembangunan SDM di Indonesia.


Salah satu jawaban bagi tantangan itu adalah memperbanyak lulusan pendidikan tinggi yang terserap di dunia kerja. “Salah satu strategi untuk menjawab tantangan itu adalah memperbanyak lulusan Pendidikan tinggi diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong lulusan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha (entrepreneur),” katanya.

Kondisi relevansi pendidikan dengan pekerjaan di dunia saat ini, menurut data dari Kemenristekdikti, menunjukkan bahwa masih ada komplain dari pemberi kerja bahwa para pekerja tidak mempunyai skills yang memadai. Asumsi itu diperoleh dari hasil survei McKinsey Center for Government (2012), Education to Employment: Designing a System that Works, terhadap 8.000 universitas dan industri di 25 negara.

“Pasar kerja membutuhkan kombinasi berbagai skills yang berbeda dengan yang selama ini diberikan oleh sistem pendidikan tinggi,” demikian simpulan World Bank, 2017.

Disebutkan di antaranya oleh World Bank pada 2013, sejumlah kualifikasi utama (skills) pekerja yang dibutuhkan employers. Yakni, kebiasaan kerja positif (positive work habits), komunikasi (communication), menulis (writing), matematika (matemathics), bahasa Inggris (English), pemecahan masalah (problem solving), bekerja dalam tim (team work), keingintahuan (curiousity), kreativitas (creativity), sabar dan pantang menyerah (grit), kesadaran digital (digital awareness), berpikir kontekstual (contextual thinking), dan kerendahan hati (humility).

Di tengah era disrupsi teknologi revolusi industri 4.0, sejumlah langkah yang bisa dilakukan demi senantiasa mampu berkompetisi. Sebagaimana diingatkan Menristekdikti, muncul teknologi baru yang mengakibatkan perubahan luar biasa di semua disiplin ilmu, ekonomi, dan industri.

Terkait itulah, dalam pertemuan G-20 para menteri pendidikan menyepakati sejumlah kebijakan yang didasari oleh keinginan adanya relevansi pendidikan (tinggi) dengan perkembangan zaman (RI 4.0) agar lulusan tetap kompetitif. Kebijakan itu, di antaranya, mengintegrasikan kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan kewirausahaan (entrepreneurial skills) lintas kurikulum.

Lalu, mengintegrasikan literasi digital, teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan komputasi dan coding dalam kurikulum. Selanjutnya, memupuk keterampilan inklusi non-kognitif seperti keterampilan sosio-emosional di seluruh kurikulum.

Kemudian, juga memupuk nilai-nilai umum seperti toleransi, empati, nondiskriminasi, hak asasi manusia, budaya damai, nonkekerasan dan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum.

Strategi Mencetak SDM
Seiring itulah, pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk mencetak lulusan berkualitas di era industri 4.0. Disadari, menurut Menristekdikti, di era kini harus ada integrasi antara digital, fisik, dan SDM.

“Menghadapi era disrupsi inovasi, semua harus terintegrasi. Yakni, antara digital, fisik, dan human. Disadari, tengah terjadi perubahan besar. Dan negara pemenangnya, bukanlah yang paling besar negara, paling besar jumlah penduduknya, dan maupun SDA-nya. Melainkan, yang mampu memiliki SDM yang inovatif,” katanya.

Itulah sebabnya, Menristekdikti menegaskan, perlu dibangun ekosistem perguruan tinggi merespon industri 4.0. Kemudian, melakukan reorientasi kurikulum merespons perkembangan teknologi digital dan robot yang pesat untuk mencetak lulusan memiliki kompetensi pengetahuan plus kompetensi teknologi digital (seperti programer, robot, cyber , big data, dan lainnya), kompetensi sosial dan lifelong learning, sehingga lulusan mampu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Selanjutnya, melaksanakan student mobility dan intership/magang yang menumbuhkan karakter dan sifat kreatif, produktif, inovatif dan entrepreneurial, sehingga lulusan yang bekerja ataupun wirausaha mampu berkontribusi pada penciptaan nilai tambah nasional.

Meningkatkan kompetensi entrepreneurial yang diwujudkan melalui pendidikan kewirausahaan dan melatih mahasiswa dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui karya kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah.

Sedangkan strategi terakhir adalah menyiapkan tenaga terampil untuk dunia kerja dan industri melalui revitalisasi politeknik. “Intinya untuk menjawab tantangan masa depan, kami berupaya menciptakan SDM dengan digital talenta,” kata Menristekdikti.


Moratorium Ilmu Sosial
Seiring upaya tersebut, Menristekdikti juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan moratorium untuk pendidikan tinggi bidang ilmu sosial. Sedangkan untuk sains, teknologi, ilmu teknik atau kerekayasaan, dan matematik. Sehingga kelak bisa dihasilkan inovasi yang baik,” tandasnya.

Selain itu, menurut Menristektikdi juga dilakukan perombakan sistem pendidikan ke depan. Di antaranya, kata dia, jika dulu di politeknik minimal dosen harus S-2, kini bisa saja lulusan D4-S1.

“Tapi, para dosen tersebut tentu memiliki keahlian di bidangnya. Sehingga komposisinya di politeknik adalah 50 persen dosen akademik, 50 persen dosen dari dunia industri. Jadi para praktisi akan dilebur di perguruan tinggi, sehingga bisa mengajarkan praktek yang sesungguhnya. Sedangkan lulusan pendidikan vokasi harus dapat sertifikat kompetensi,” pungkasnya.

Turut pula hadir dalam FMB 9 kali ini Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).