Rilis 7: Jaga Kualitas Infrastruktur, Genjot Sertifikasi Tenaga Kerja

TANGGAL :
Kamis, 13 Desember 2018

JAM NAIK BERITA :
17:13:07

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Membangun Banten

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


SERANG - Setiap tahun Provinsi Banten dibanjiri para pencari kerja karena ada pusat-pusat industri. Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Timur datang ke Banten mencari kerja. Upah minimun provinsi cukup tinggi seperti industri alas kaki dan industri tekstil.
Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas", bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Serang, Kamis (6/12/2018).
Menurut Gubernur Wahidin, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Banten di atas rata-rata nasional yaitu 7,2 %, pertumbuhan ekonomi 5,9%, inflasi rendah karena mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan di pasar dan tingkat kemiskinan rendah.
"Namun, angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Karena 135 ribu lulusan SMK jadi pengangguran. Sebab ada beberapa jurusan atau prodi sudah stagnan. Tenaga pengajarnya tak memiliki kompetensi yang memadai. Pelajarnya kurang praktik," ujar Wahidin.
Lantas, kenapa terjadi pergeseran pekerjaan di provinsi Banten? Karena para petani sudah banyak kehilangan lahan. Sedangkan lahan pekerjaan di pabrik cukup menggiurkan terutama pada kaum muda. Mereka lebih baik bekerja di pabrik yang memiliki penghasilan lebih jelas setiap bulannya.
"Sedangkan jadi petani hanya dapat pemasukan Rp 6 juta dari setiap 1 hektar lahan. Padahal tak semua petani emiliki lahan sebesar itu. Sedangkan rata-rata pendapatan petani setiap bulannya sekitar Rp 1 juta," ulas Wahidin.
Selanjutnya, Gubernur Wahidin memaparkan bahwa faktor penyebab tingginya pengangguran adalah karena beberapa faktor. "Salah satunya adalah relokasi industri padat karya (alas kaki dan garmen) dengan pertimbangan mencari lokasi dengan UMP lebih rendah di luar Provinsi Banten," jelasnya.

Selainitu, Gubernur Banten mencatat bahwa ada faktor lainnya seperti dampak revolusi industri 4.0 beberapa industri mengurangi lini produksi seperti garmen menggantikan lini produksinya dengan teknologi/ alat mesin.
Lalu, lanjut Gubernur, adanya pola produksi mengikuti periodisasi demand yang fluktuatif, ketika permintaan produk rendah, maka industri mengurangi jumlah tenaga kerja (dirumahkan). Faktor siklus kelulusan setiap Bulan Juli khususnya pendidikan menengah sebanyak 137.773 siswa/tahun, berdampak bertambahnya jumlah pencari kerja dan masa menunggu untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Juga, masih terbatasnya kapasitas penyerapan tenaga kerja sektor formal pertahun hanya 255.000 orang. Juga adanya faktor adanay rata-rata jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per bulan 2.574 orang," ungkap Wahidin.

Faktor terakhir, lanjut Gubernur, adalah sektor lapangan kerja yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja periode Agustus 2017 – Agustus 2018, yaitu sektor informasi dan komunikasi, administrasi, jaminan sosial wajib dan jasa lainnya.

SebagaGubernur Banten. Wahidin Halim memiliki solusi untuk mengurang pengangguran yang tinggi di wilayahnya yatu dengan Pendekatan Link and Match, Vocation, dan Teaching Factory.

"Selain itu ada Program Miss Match, 3D, dan LK2S yang terdiri dari Program Miss Match yang dilakukan melalui 3.D (dilatih, disertifikasi, ditempatkan) telah dilakukan di lokasi pabrik: Sanken, Kortek, Motogawa, dan Inpact. Juga ada Pelatihan pada Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) sebanyak 900 orang per tahun," jelasnya.

Selanjutnya, menurut Gubernur, ada penempatan hasil fasilitasi Job Fair 4.147 Tahun 2017 dan Tahun 2018 dilakukan melalui fasilitasi penempatan kerja sebanyak 254 orang dari 1.331 peserta.

Program lainnya, lanjut Wahidin, adalah Program Wirausaha Baru/Start Up/Industri Kreatif yang mencakup dalam 26 Angkatan, sebanyak 1.150 calon wirausaha baru pada Disperindag dan Disnakertrans. Ada pula Pembinaan Start Up Ekonomi Digital sebanyak 90 Industri Kecil Menengah.

"Dengan program-program di atas, maka kami optimistis dapat mengurangi tingat pengangguran yang tinggi di provinsi Banten," pungkas Wahidin.

Sementara, menurut Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana, selama empat tahun terakhir Pemerintah telah fokus dan masif melakukan pembangunan secara fisik, yakni infrastruktur di seluruh Tanah Air.

"Kini, fokus pembangunan tersebut bergeser kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), sehingga infrastruktur yang dibangun kedepannya bisa terus terjaga kualitasnya," ujar Dewi Chomistriana di acara FMB 9.
"Kami butuh tenaga kerja konstruksi yang banyak. Kalau kita lihat, pembangunan infrastruktur sedang kita terus genjot sejak 2014, dan terus meningkat signifikan. Tahun 2019 kami tetap lanjut membangun infrastruktur di 34 provinsi. Sehingga ini tidak terlepas dari kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi bekompeten," tuturnya.

Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan bahwa dalam mengerjakan seluruh proyek infrastruktur di Kementerian PUPR, pihaknya membutuhkan TKK sekitar 994 ribu orang per tahun, baik tenga ahli maupun tenaga terampil yang bersertifikat. Sementara, sampai saat ini TKK bersertifikat yang tersedia baru 506 ribu orang.

"Sehingga ada 487 ribu gap (kekurangan) tenaga kerja konstruksi. Masih banyak yang belum bersertifikat di seluruh penyedia jasa. Ini yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama karena ini tidak bisa dilakukan sertifikasi oleh PUPR saja. Tentu kerja sama dengan seluruh mitra dan stakeholder diperlukan untuk memenuhi 994 ribu (TKK) per tahun," ulasya.

Untuk mempercepat tercapainya target tersebut, Dewi menyebutkan pihaknya memiliki dua strategi, yakni Skilling dan Upskilling/Reskilling, yang bekerja sama dengan berbagai stakeholder.

TerkaitSkilling, Dewi mencontohkan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi (Kemenristekdikti) melalui penerapan link and match antara kurikulum yang diberikan SMK dan Politeknik dengan standar kompetensi yang dibutuhkan industri konstruksi.

"Dengan SMK ada tiga jabatan yang kita harmonisasikan, yaitu mandor konsturksi, mandor batu beton, dan gambar bangunan gedung. Dengan link and match ini hasilnya baik sekali, 2017-2018 kami sudah bisa lakukan sertifikati 1.427 siswa SMK. Ini masih pilot project yang tersebar di 13 SMK di 10 provinsi. Semoga 2019 sudah bisa diperluas sehingga lebih banyak lulusan siswa SMK bersertifikasi," jelas Dewi.

Sementara, terkait Upskilling/Reskilling, Kementerian PUPR melakukan langsung "jemput bola" di proyek konstruksi. Sebab, menurut Dewi, saat ini banyak TKK yang berkompeten tetapi belum bersertifikat.

UntukTKK kategori tenaga ahli, Kementerian PUPR melakukan Upskilling/Reskilling dengan melakukan pelatihan jarak jauh melalui Sistem Informasi Belajar Intensif Madiri (SIBIMA). Sementara untuk TKK kategori tenaga terampil, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemagangan.

"Untuk kerja sama dengan SMK dan Politeknik ini kami link-an dengan badan usaha karya. Yang sudah berhasil dengan PT Brantas, menghubungkan lulusan Politeknik Malang yang sudah disertifikasi, lulusan terbaiknya dipekerjakan di PT Brantas untuk ujicoba selama satu tahun. Sekarang mereka memberikan kinerja baik dan sudah jadi pegawai PT Brantas," terang Dewi.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini antara lain Menristekdikti Mohamad Nasir, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

KegiatanFMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (jpp)