Rilis 2 FMB Palembang : Wagub Mawardi Janji Tekan Kemiskinan Sumsel Satu Digit

TANGGAL :
Senin, 4 Februari 2019

JAM NAIK BERITA :
16:46:46

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Pengentasan Kemiskinan di Sumsel

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


PALEMBANG (4/2/2019) - Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, mengakui angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi. Yakni sekitar 12,6 persen dari 8,1 juta penduduk. Jauh di atas angka rata-rata nasional. Padahal, pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 6,14 persen. Kenapa?
“Setelah kami lihat, yang menikmati pertumbuhann ekonomi di Sumsel ini, adalah kalangan menengah ke atas, bukan kalangan menengah ke bawah yang meningkat,” jelas Wagub Mawardi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatra Selatan", bertempat di Pendopo Griya Agung, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (4/2/2019).

Terkait dengan upaya penurunan kemiskinan di Sumsel, Mawardi yang bersama Herman Deru dilantik menjadi Wagub dan Gubernur Sumsel pada November 2018, bertekad menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dalam ima tahun mendatang bertekad akan menurunkan kemiskinan hingga satu digit. Atau turun 3 persen. “Ini tentu tidak mudah. Sebab itulah kami mulai, insya Allah, bisa,” katanya.

Dengan kekayaan alam yang melimpah yang ada di Sumsel, Mawardi berkeyakinan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang ada juga sangat besar untuk itu. Terlebih lagi program-program nasional juga mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah Program Dana Desa, Rp1 miliar untuk satu desa. Di Sumsel sendiri terdapat 2.583 desa yang tersebar di 2016 kecamatan.

Selanjutnya Mawardi menyampaikan akan melakukan perubahan sejumlah kebijakan, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Sumsel. “Oleh karena itu, kebijakan kami ubah. Pegawai seperti yang S3 internasional kami kurangi, anggaran 2018 dan 2019 ini kita arahkan ke infrastruktur desa-desa sampai pelosok. Rp1,5 triliun kita anggarkan untuk pembanguann infrastruktur desa,” tegasnya seraya menambahkan; “ Kami juga mencadangkan Rp500 miliar untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur yang ada.”

Mawardi menilai, dana desa yang digulirkan pemerintah pusat telah memberikan manfaat sangat besar. Sudah banyak pembangunan yang menggunakan dana desa. “Yang harus dilakukan adalah pengawasan agar dana desa tidak salah arah. Agar yang dibangun benar-benar infrastruktur untuk warga desa,” katanya.

Selain Wagub, hadir juga sebagai narasumber dalam FMB 9 hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kantor Staf Presiden, kali ini antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi, dan Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaf.

Acara FMB 9 juga bisa disaksikan juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).