Rilis 3 - BIG: Kebijakan Satu Peta Penting untuk Mitigasi Bencana di Indonesia

TANGGAL :
Jum'at, 8 Februari 2019

JAM NAIK BERITA :
17:56:00

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Potensi dan Mitigasi Kebencanaan

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


JAKARTA (8/2/2019) - Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy yang telah diluncurkan oleh Pemerintah pada akhir tahun 2018 lalu merupakan wujud dari upaya melakukan pembangunan nasional secara holistik. Termasuk KSP ini sangat penting bagi mitigasi bencana di Tanah Air, mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana (ring of fire).
Demikian disampaikan Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Antonius Bambang Wijanarto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Potensi dan Mitigasi Kebencanaan”, bertempat di Gedung Auditorium BMKG, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

"Kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Inisiasi ini menjadi momentum besar bagi negara untuk melakukan perbaikan data geospasial di seluruh Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut Antonius menyatakan bahwa latar belakang diluncurkannya KSP adalah dikarenakan sebelumnya di Indonesia terdapat banyak peta tematik yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan peta dasar yang memiliki sumber bermacam-macam.

Hal ini, kata dia, menimbulkan permasalahan untuk proses perencanaan pembangunan secara nasional, termasuk terkait mitigasi bencana. Akibatnya, banyak terjadi duplikasi peta yang dapat menghambat pembangunan nasional.

"Nah, Badan Informasi Geospasial menyediakan peta dasarnya atau papan caturnya. Jadi semua orang, Kementerian/Lembaga, masyarakat, harus bermain di papan catur yang sama. Semakin detil, semakin baik orang bermainnya. Di sana (KSP) ada detil sungai, kontur, jalur pantai, batas wilayah, dan lain sebagainya," jelas Antonius.

Dengan adanya KSP, pihaknya pun terus mendorong agar Pemerintah ke depannya melakukan perencanaan tata ruang untuk membangun Indonesia berbasis kebencanaan.

"Jadi kita, Badan Informasi Geospasial, didesak pertama kali adalah peta dasar kerja. Indonesia memang memerlukan informasi geospasial yang sangat akurat. Tim Badan Informasi Geospasial biasanya memberikan asistensi dalam tata ruang. Maka itu, ke depan harus ada perencaan tata ruang berbasis bencana, sebagai bagian dari mitigasi bencana," tandasnya.

Sebagai informasi, Geoportal KSP yang sudah diluncurkan Presiden pada akhir tahun 2018 lalu bisa diakses oleh umum di laman http://portalksp.ina-sdi.or.id dan menjadi geoportal acuan bagi seluruh K/L dan masyarakat yang membutuhkan Satu Peta Indonesia.

Di dalam laman tersebut, terdapat 85 peta tematik yang mencakup tujuh tema, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, serta kawasan khusus dan transmigrasi.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber, antara lain Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono, dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).