Rilis 4 FMB 9: Kemensos: PKH Kerek Akses ke Fasiitas Pendidikan dan Kesehatan

TANGGAL :
Rabu, 6 Maret 2019

JAM NAIK BERITA :
11:29:33

MEDIA :
-

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Sinergi Layanan Dasar

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :

AD :

FILE ORIGINAL :


BANJARMASIN (06/03/2019) - Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan dinilai paling relevan untuk dijalankan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
Demikian disampaikan Sfat Ahli Menteri Bidang Aksesbilitas Sosial Kemensos Marjuki dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalimantan Selatan”, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (6/3/2019).

Dijelaskan Marjuki, PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam hidup sehat dan mengutamakan pendidikan, serta mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.

Secara nasional, PKH telah diberikan sejak kepada Keluarga Penerma Manfaat (KPM) sejak 2014 sebanyak 2,79 juta KPM. Angka KPM terus meningkat hingga pada 2018 sebanyak 10 juta KPM dan direncanakan akan diberikan pada 10 juta KPM pula di 2019.

Terkat angaran yang dikucurkan untuk program PKH sejak 2014-2018 angkanya juga terus naik< Dari semula Rp5,6 triliun menjadi Rp19,4 triliun di 2018. Memang terdapat perbedaan skema bantuan, sejak awal diberikan hingga 2018.

Diketahui, jika pada 2015-2016 nilai bantuan disesuaikan dengan kondisi KPM, maka pada 2017-2018 nilaii bantuan diberikan flat sebesar Rp1.890.000 per KPM. Sedangkan pada 2019, dengan jumlah KPM PKH sebesar 10 juta, dialokasikan anggaran sebesar Rp34,4 triliun dengan skema bantuan kondisional sesuai beban kebutuhan keluarga dengan oeningkatan pada komponen pendidikan dan kesehatan 100 persen.

Khusus di Kalimantan Selatan, Marjuki mengatakan, peningkatan jumlah KPM juga terjadi sejak 2016 hingga 2018. Pada 2016 tercatat 58,107 KPM dengan anggaran yang dikucurkan Rp60,308,390,241. Sedangkan pada 2018 tercatat 99,718 KPM dengan anggaran yang diberikan Rp195,846,526,100.

Dampak PKH
Pada kesempatan itu, Marjuki mengatakan, sejak diberlakukan PKH telah menunjukkan manfaat pada sejumlah hal. Di antaranya pola konsumsi KPM serta peningkatan akses KPM terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Sepanjang 2015-2016, pola konsumsi KPM setelah menerima PKH terdapat peningkatan. Jika pada 2015, World Bank mencatat konsumsi per kapita 4,8 persen, pada 2016 meningkat hingga 10 persen. Kemudian terkait pengeluaran makanan pada 2015 sebesar 3,4 persen, maka pada 2016 sebanyak 6,8 persen.

Terkait peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan sepanjang 2016, TNP2K pada 2015 melansir bahwa untuk kelahiran dibantu tenaga medis mencapai 6,1 persen, kemudian kelahiran di faskes 4,3 persen, imunisasi lengkap 4,5 persen, dan kunjungn rawat jalan 0,8 persen.

Sedangkan peningkatan akses terhadap fasilitas pedidikan, Marjiko membeberkan hasil evaluasi TNP2K, untuk SD sebanyak 1,8 persen, SMP mencapai 9,5 persen, dan SMA 8,8 persen.

Bansos Pangan
Sehubungan dengan pemberian bantuan sosial pangan, secara nasional angkanya pada 2018 telah mencapai 10 juta KPM dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp20,592 triliun. Direncanakan, pemberian akan ditingkatkan jumlah KPM menjadi 15.6 juta pada 2019, dengan nilai anggaran sebesar Rp20,592 triliun.

Khusus di Kalsel, pada 2017 terdapat 149,293 KPM yang mendapat subsidi Rastra. Sedangkan pada 2018 KPM bansos rastra sebanyak 127.715, dan KPM BPNT 31.313.

Sistem Layanan Terpadu
Untuk mendekatkan layanan sosial dasar kepada masyarakat, Marjuki mengatakan, dibentuklah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Secara rinci disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial 15 tahun 2018, sambung dia, sasaran SLRT adalah disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar dalam keluarga dan masyarakat {Permensos 9/2018)

Di Kalimantan Selatan, SLRT terdapat di lima kabupaten/kota, yakni di Tapi, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Banjar, dan Tabalong.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tubagus Achmad Choesni, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Nurul fajar Desira, dan Pengamat Kesehatan Muhammad Rudiansyah.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).