Penghasil Sawit Terbesar di Indonesia, Pemprovsu Tidak Pernah Terima DBH

TANGGAL :
Rabu, 20 Maret 2019

JAM NAIK BERITA :
17:14:45

MEDIA :
Tagar.id

JOURNALIST :

NARASUMBER :

TONE :
Pro

TOPIC :
Hilirisasi Produk Daerah

CATEGORY :

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 9.000.000

AD :
Rp. 3.000.000

LINK ORIGINAL :

Medan, (Tagar 20/3/2019) - Provinsi Sumatera Utara, selama ini tidak mendapatkan keuntungan dari adanya ekspor kelapa sawit. Padahal, salah satu propinsi sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia ini sudah banyak mengekspor ke luar daerah.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi forum merdeka barat 9 bertema arus Hilirisasi dan perdagangan antar daerah di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro Medan, Rabu (20/3) pagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Dr Sabrina yang sebagai moderator/narasumber mempertanyakan dana bagi hasil (DBH) ekspor kelapa sawit yang tidak pernah diterima oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

"Melalui forum ini, saya mempertanyakan. Mengapa Provinsi Sumut ini tidak menerima DBH dari komoditi Kelapa Sawit, padahal kelapa sawit kita banyak penghasilannya," ujar Dr Sabrina

Menurut Sabrina, dulunya Sumut pernah berjuang dengan daerah lain agar bisa menerima DBH dari hasil perkebunan komoditi Kelapa Sawit, tetapi belum direalisasi. Hanya saja, Sumut berhasil mendapatkan bagi hasil dari cukai tembakau.

"Kita (Pemprovsu) dan 18 provinsi lainnya juga meminta ke pemerintah pusat perihal DBH dari pajak ekspor Kelapa sawit, namun belum ada hasil. Padahal, jika kita terima DBH itu, pastinya akan bisa membangun jalan. DBH janganlah nol persen, DBH ini sudah lama kita tunggu," sambungnya.

Hasil terakhir yang diketahui oleh Sekda bahwa pemerintah pusat mengkategorikan hasil kebun Kelapa Sawit merupakan sumber daya buatan.

"Inilah yang akan kita perjuangkan, cukai tembakau saja kita bisa dapat bagi hasil. Jadi inilah yang akan kita perjuangankan kedepannya agar bisa menghasilkan pendapatan," terbangnya.

Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro Keuangan Kementerian Perekonomian Dr Iskandar mengakui bahwa semua sudah ada regulasinya.