Bappenas: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Sulit Dicapai

TANGGAL :
Kamis, 11 Juli 2019

JAM NAIK BERITA :
10:35:47

MEDIA :
Investor Daily Indonesia

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas

TONE :
Pro

TOPIC :
Indonesia Bersama Palestina

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 80.640.000

AD :
Rp. 26.880.000

FILE ORIGINAL :


Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3% tahun ini tidak mudah dicapai, karena terhambat beberapa faktor antara lain regulasi dan institusi
. “Kami lihat ada tiga regulasi yaitu tenaga kerja, investasi maupun perdagangan. Sementara untuk perdagangan adalah lamanya waktu ekspor,” ungkap Bambang Brodjonegoro usai mengikuti diskusi Forum Merdeka Barat, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7).

Regulasi atau implementasi regulasi yang mengakibatkan masih banyaknya hambatan, misalnya administrasi dan kepabeanan untuk ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari atau lebih tinggi dari negara di Asia Tenggara lain seperti Singapura yang hanya memakan waktu setengah hari dan Vietnam 2-3 hari.

“Untuk impor juga sama kalau tidak salah membutuhkan waktu 8,6 hari untuk menyelesaikan prosedur. Angka ini lebih tinggi dari negara lain. Padahal impor dibutuhkan terutama impor barang modal untuk investasi,” kata Bambang.

Sedangkan upaya meningkatkan investasi diperlukan rata-rata sekitar 19 hari. Itu masih jauh dari negara tetangga yang waktu untuk memulai investasinya lebih cepat dari Indonesia. “Hambatan ekspor maupun impor akan berpengaruh ke volume perdagangan dan investasi,” kata Bambang.

Ia mengatakan, langkah yang akan yang dilakukan pemerintah yaitu penataan regulasi khususnya pada regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor. Tumpang tindihnya regulasi antar kementerian/ lembaga (K/L) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

“Kurangnya sinkronisasi pusat dan daerah juga masalah klasik yaitu masih banyaknya perilaku koruptif. Pungutan atau hambatan yang membuat urusan menjadi lebih panjang,” kata Bambang.

Anggota Badan Anggaran dan Komisi V DPR-RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono juga melihat target pertumbuhan sebesar 5,3% ini sulit dicapai. Jika diperhatikan pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 baru mencapai 5,07%. Disaat yang sama masih terjadi triple deficit; yaitu defisit APBN, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Penutupan sejumlah toko ritel juga mempengaruhi kondisi perekonomian.

“Saya pikir kalau ini terus terjadi pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk. Sulit untuk didongkrak kalau pemerintah tidak punya konsep bagus mengenai penyelenggaraan negara. Banyak sumber devisa yang bisa diberdayakan tetapi tidak diberlakukan,” ucap Bambang Haryo ketika dihubungi Rabu (10/7).

Fokus Domestik
Pemerintah harus fokus ke permasalahan domestik untuk mendongkrak perekonomian. Khususnya untuk menambah devisa dalam negeri. Bambang melihat pemerintah belum memanfaatkan dampak dari perang dagang dengan baik. Dengan adanya perang dagang seharusnya Indonesia bisa mengambil peluang investasi yang ada. Ia melihat negara Asia lain dapat memanfaatkan dampak dari perang dagang dengan baik.

“Hal ini terlihat dari investasi di Singapura yang meningkat 86%. Dimana 50% usaha berasal dari Tiongkok. Padahal Indonesia juga memiliki tenaga kerja dan bahan baku yang cukup tinggi,” ucap Bambang Haryo.

Dari sejumlah sektor Bambang melihat ada tiga sektor yang harus dioptimalkan untuk menambah devisa. Pertama, pariwisata, sebab pengembangan sektor ini memberikan efek pengganda (multipler effect) dalam jumlah besar. Kedua, pangan, dulu Indonesia dikenal memiliki banyak sumber daya pangan dalam jumlah besar. Namun, saat ini pemerintah harus mengimpor sejumlah bahan pangan misalnya gula sampai 3 juta ton. Ketiga, manfaatkan poros maritim dunia. Dalam hal ini Indonesia bisa menjadi tempat transit dari kapal yang ada.

Bank Dunia sendiri juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai 5,1%. Jumlah ini berada dibawah target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2019 yaitu 5,3%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi eksternal seperti perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, konflik geopolitik, dan Brexit. (ark)