Tak Kurangi Hutan Lindung, Tak Gusur Masyarakat Adat

TANGGAL :
Kamis, 11 Juli 2019

JAM NAIK BERITA :
11:58:18

MEDIA :
Indo Pos

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas

TONE :
Pro

TOPIC :
Pemindahan Ibu Kota

CATEGORY :
Kementerian PPN/Bappenas

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 113.400.000

AD :
Rp. 37.800.000

FILE ORIGINAL :


Pemerintah memastikan ibu kota baru akan dipindah ke Pulau Kalimantan. Alasan pemerintah bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, salah satunya, pulau seribu sungai ini relatif bebas dari bencana gempa bumi.
“Kita juga pastikan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan tidak mengurangi luas hutan lindung di sana,” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (10/7). Sebagian hutan lindung di wilayah

Kalimantan memang sudah banyak beralih menjadi ladang kelapa sawit. Bahkan di Bukit Soeharto, hutan lindung di wilayah tersebut sudah tidak utuh lagi. “Justru kita akan dorong reforestrasi hutan saat pembangunan ibu kota baru nanti,” ujarnya lagi.

Bambang menuturkan, konsep ibu kota baru nanti bernuansa hutan. Dengan desain perkotaan yang hijau dengan hutan yang terjaga. “Untuk membuat kota ini terbuka, kota ini inklusif siapa saja boleh tinggal. Di sinilah kita melihat bahwa barangkali kota ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi Kalimantan,” jelasnya.

Terkait sosial adat, Kalimantan juga sangat unik. Pulau Kalimantan tidak homogen, karena ada satu provinsi yang didominasi oleh etnis pendatang. “Kita tidak akan menganggu atau menggusur masyarakat adat, karena ibu kota baru nanti dibangun di lahan kosong, tidak menempati lahan yang sudah ada penduduknya," katanya.

Lebih jauh Bambang mengatakan, bahwa ide pemindahan ibu kota baru bukan hal yang baru sama sekali. Dalam 100 tahun, lebih dari 30 negara sukses memindahkan ibu kota. Sejarah mencatat, setiap 3-4 tahun terjadi pemindahan ibu kota, bahkan akhir-akhir ini berlangsung hampir setiap dua tahun sekali.

“Ibu kota baru nanti hanya menjadi pusat pemerintahan, sementara pusat bisnis, perdagangan, jasa dan keuangan tetap di Jakarta,” bebernya.

Dia menyebutkan, masalah ketimpangan bukan menjadi masalah ibu kota. Tapi itu masalah struktur pendapatan masyarakat. Untuk mengatasinya, perlu belajar dari negara lain. “Kita sudah bisa menjaga inflasi terus rendah 3,13 persen tahun lalu. Secara makro pemindahan ibu kota tidak menganggu aspek makro," katanya.

Selain memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Dengan membangun pusat pertumbuhan baru, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan.

“Yakni dengan industrialisasi di luar Jawa dalam bentuk hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, baik Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujarnya.

Kemudian pengembangan berbagai kawasan ekonomi, baik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ketiga, mengembangkan enam wilayah metropolitan di luar Jawa, antara lain Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar.

“Kita ingin ibu kota baru yang Indonesiasentris, memicu pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan. Ibu kota baru harus didesain dan dipikirkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bagaimanapun Jakarta didesain dan dibangun oleh pemerintah kolonial, VOC, Hindia Belanda, dijadikan pusat pemerintahan, dan diteruskan menjadi ibu kota negara hingga saat ini,” ujarnya.

Pemerintah ingin membangun ibu kota dengan kemampuan sendiri. Ibu kota yang dibangun secara khusus dan memiliki tata kota dan urban planning yang sangat baik dan nyaman untuk penghuninya. Untuk mewujudkan itu, menurutnya Indonesia harus belajar dari negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota, salah satunya Brasil.

“Sekali lagi. Alasan kenapa Kalimantan? Selain ketersediaan lahan luas, wilayahnya lebih Indonesia-sentris. Indonesia tengah itu ada di Selat Makasar, namun Sulawesi masih rentan gempa dan tsunami. Jadi pilihannya Kalimantan,” jelasnya.