Kemenkominfo Siapkan Satu Data Berbasis Elektronik

TANGGAL :
Kamis, 25 Juli 2019

JAM NAIK BERITA :
07:41:36

MEDIA :
Investor Daily Indonesia

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Samuel Abrijani Pangerapan,Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo,Taufik Hanafi, Deputi Bid. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

TONE :
Pro

TOPIC :
Kebijakan Satu Data

CATEGORY :
Kementerian Komunikasi dan Informatika

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 156.240.000

AD :
Rp. 52.080.000

FILE ORIGINAL :


Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk mengatasi perbedaan data di Indonesia di antara kementerian/lembaga pemerintah maupun swasta. Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyajikannya dalam bentuk dalam jaringan (online) dan penyimpanan datanya secara elektronik.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel A Pangerapan mengatakan, kehadiran Perpres Satu Data Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan solusi penyajian yang berbasis elektronik.

Sebagai lembaga yang mengurusi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), Kemenkominfo pun mendukung penuh terbitnya perpres tersebut. Sebagai bentuk dukungan, Kemenkominfo mendukungnya dari sisi konektivitas daring (online) dan solusi penyimpanan datanya.

“Kalau berbicara soal data kan berkaitan dengan data digital. Itu berhubungan dengan cara mengambil, mengumpulkan, dan juga cara untuk menyimpannya. Nah, kami siapkan dari infrastrukturnya, mulai dari konektivitas Palapa Ring, satelit, sampai pada solusi penyimpanan data tersebut,” kata Semmy, sapaan akrab Semuel, dalam acara Satu Data : Solusi Kebijakan Tepat Sasaran yang diselenggarakan oleh FMB 9 di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut dia, untuk bisa mengumpulkan sumber data dari pusat sampai ke daerah dibutuhkan konektivitas internet yang andal. Solusi konektivitas ini telah disiapkan melalui koneksi Palapa Ring yang ditargetkan selesai dan mencakup semua wilayah Nusantara pada akhir tahun ini. Solusi satelit komunikasi multifungsi juga rencananya akan mulai berfungsi pada 2023.

“Semua itu, harus tercover internet. Koneksi harus andal dalam menjalankan aktivitas pengumpulan data, untuk mencapai sinkronisasi data yang akurat yang dikumpulkan dari pusat hingga daerah,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi penyimpanan data, pemerintah akan membangun satu solusi yang disebut komputasi pemerintahan (cloud goverment). Melalui solusi cloud, data bisa dipilah dan disimpan di cloud, serta data mana yang tidak boleh disimpan di fasilitas cloud.

“Layanan yang sifatnya penting dan strategis akan hosting di cloud geverment. Kita sudah siapkan dan harus dipastikan interability itu terjadi,” tambah Semmy.

Dia juga memastikan bahwa solusi penyimpanan yang disiapkan oleh pemerintah (goverment cloud) memiliki tingkat keamanan data yang terjamin. Namun, dia juga menyarankan supaya data-data yang hendak disimpan di cloud harus dipastikan dulu akurasinya dan tidak terkontaminasi.

“Oleh karena itu, kita klasifikasikan dulu. Yang namanya data strategis, tingkat enskripsinya harus tinggi, nanti diklasifikasikan. Yang namanya strategis, tingkat keamanannya juga harus tinggi. Nanti, ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berkoordinasi ke setiap sektor terkait keamanan datanya,” ungkap Semmy.

Di sisi lain, untuk memastikan keamanan data, setiap orang juga harus memiliki pola pemikiran (mindest) terkait sangat perlunya keamanan sebuah dan banyak data. Hal ini diperlukan untuk mempermudah implementasi kebijakan satu data di Tanah Air.

“Yang paling penting, dari kemanan data ini adalah soal mindest. Orang harus memiliki mindset soal keamanan data. Nah, kalau di pemerintah, setiap ASN (aparatur sipil negara) nanti harus punya ID digital, sehingga bisa diketahui siapa yang akses, kapan dia masuk? Dan, itu akan diketahui semua. Jadi, nanti, pengamanannya berlapis-lapis,” tegas Semmy.

Data Akurat

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) Taufik Hanafi mengungkapkan, pemerintah membuat kebijakan satu data Indonesia dengan tujuan untuk memperolah data yang akurat, komprehensif, mutakhir, dan mudah diakses.

“Ini yang membuat keberadaan satu data itu menjadi sangat penting, sehingga ada kesamaan perpekstif soal data di semua kementerian/lembaga maupun di masyarakat,” tutur Hanafi.

Menurut dia, kehadiran Perpres No 39 Tahun 2019 pun sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang andal serta menghasilkan kebijakan tata kelola yang terstruktur dengan baik. Sebab, semua kebijakan akan diambil berdasarkan data yang satu dan lebih akurat.

Hanafi melanjutkan, untuk menghasilkan satu kebijakan data yang akurat dan mudah diakses oleh tiap sektor akan ada tiga lembaga pembina data. Tiga pembina data terdiri atas Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Keuangan.

Tiga lembaga pembina data tersebut yang akan membuat metadata dan standar data yang dibutuhkan. “Yang menetapkan standar data adalah pembina data tersebut, sehingga memudahkan penggunaan, perencanaan, serta pengawasan data tersebut,” tambahnya.

Sebuah forum satu data juga akan diadakan untuk menentukan data apa saja yang nantinya diputuskan menjadi prioritas dari pemerintah untuk mengumpulkan, lalu ditetapkan kebijakan dan standarnya, sehingga akan memudahkan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan.

“Jadi, nanti akan ditetapkan, data apa saja yang menjadi prioritas, itu oleh forum satu data. Intinya, semua data itu harus mempunyai interpretasi yang sama antarkementerian dan lembaga,” pungkas Hanafi.