Perpres Satu Data Bisa Ciptakan Harmonisasi

TANGGAL :
Kamis, 25 Juli 2019

JAM NAIK BERITA :
09:43:21

MEDIA :
Warta Kota

JOURNALIST :
Redaksi

NARASUMBER :
Taufik Hanafi, Deputi Bid. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

TONE :
Pro

TOPIC :
Kebijakan Satu Data

CATEGORY :
-

RUBRIC/PAGES :
Berita

PR :
Rp. 52.920.000

AD :
Rp. 17.640.000

FILE ORIGINAL :


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, perbedaan dalam definisi dan cara pengumpulan data membuat data masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah tidak sinkron.
"Salah satu tata kelola pemerintahan saat ini yang perlu ditingkatkan adalah soal tata data,” kata Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Bappenas, Taufik Hanafi, dalam diskusi bertajuk "Satu Data: Solusi Kebijakan Tepat Sasaran” di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

“Kementerian dan lembaga pemerintah memiliki data yang berbeda-berbeda karena tidak dilengkapi dengan deskripsi dan definisi datanya serta cara pengumpulan data. Dengan demikian, hal itu bisa memberikan interpretasi yang berbeda,” ujar Taufik.

Jika definisi, deskripsi, dan cara pengumpulan data setiap kementerian dan lembaga dilakukan dengan aturan yang sama, lanjut Taufik, maka sejatinya perbedaan antardata sangat kecil.

Maka dari itu, tuturnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan terbitnya peraturan tersebut, pemerintah berharap dapat mengatasi perbedaan data di Indonesia.

"Selama ini perbedaan data kerap terjadi, termasuk antar kementerian dan lembaga. Bappenas berharap perpres ini dapat menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi data,” imbuhnya.

Pembina

Guna memaksimalkan perpres, menurut Taufik, Bappenas juga menunjuk tiga kementerian/lembaga menjadi pembina data tingkat pusat.

"Di dalam Perpres ini ada tiga pembina data. Pembina data statistik adalah BPS, kemudian pembina data geospasial yaitu BIG, dan pembina data keuangan negara adalah Kementerian Keuangan,” katanya.

Taufik menambahkan, tugas dari para pembina data adalah menetapkan struktur dan format yang baku bagi data yang berada di lintas instansi.

Selain itu, Perpres tersebut juga membentuk dewan pengarah satu data. Dewan pengarah bertugas melakukan koordinasi, memantau, mengyaluasi, dan melaporkan pelaksanaan satu data.

"Ada juga pembina data lainnya di luar BPS, BIG, dan Kemenkeu yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan usulan ketua dewan pengarah," katanya.

"Pelaksanaan satu data Indonesia juga akan membentuk forum satu data baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum satu data merupakan wadah koordinasi pembina data dan walidata,” sambungnya.