Title : Rilis 5 : 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menkopolhukam: Indeks Demokrasi Indonesia Naik Logo
Date : 2018-10-25 15:16:45
Media : -
Jurnalis :
Narasumber :
Nilai : Pro
Topik : 4 Tahun Jokowi-JK Sesi 5
Kategori :
Rubrik : Berita
Rilis 5 : 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menkopolhukam: Indeks Demokrasi Indonesia Naik

Rilis 5 : 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menkopolhukam: Indeks Demokrasi Indonesia Naik
JAKARTA – Mengemban tugas menciptakan kondisi nasional yang kondusif, Kemenkopolhukam menyebutkan bahwa di Indonesia kondisi politik stabil, hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan keamanan juga dapat dijaga stabilitasnya. Alhasil tercatat, Indeks Demokrasi Indonesia naik 2,02 persen pada 2017.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Wiranto, dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakkan Hukum, dan Tata Kelola", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Dikatakan Wiranto, Kemenkopolhukam bertugas menciptakan prakondisi demi mendukung kinerja jajaran. Terkait penilaian prakondisi yang terjadi di Indonesia dari lembaga internasional, Wiranto memaparkan beberapa di antaranya.

“Yakni, pada 2017 disebutkan oleh salah satu lembaga internasional bahwa ada negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahnya yang sangat tinggi, yakni di Swiss dan Indonesia. Tapi karena Indonesia lebih besar, maka kita ditempatkan lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, menurut Global Law and Order pada 2018, Wiranto menyebutkan, Indonesia juga disebut sebagai negara teraman nomor 9 di dunia. Sedangkan pada 2016, sambung dia, US News menuliskan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan berinvestasi nomor 2 terbaik dan teraman.

“Investasi sudah merupakan penilaian tersendiri. Tidak mungkin investasi masuk negara yang tidak jelas hukum, aturan dan keamanannya. Maka kalau Indonesia disebut negara teraman berinvestasi, maka semua sudah memenuhi syarat dan kinerja Polhukam artinya sudah terjaga selama 4 tahun ini,” tandasnya.

Ihwal demokrasi Indonesia, Wiranto menyebut bahwa itu memang terus berkembang. Sejak reformasi, kata dia, demokrasi terus dikembangkan agar kian dapat menampung aspirasi masyarakat. Dan semua capaian itu, Wiranto mengingatkan, tercantum dalam indeks demokrasi Indonesia.

“Tercatat, ada kenaikan sebesar 2,02% dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2017, dibanding pada 2016. Itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijamin berkembang dan terjaga dengan baik,” katanya.

Walau begitu, Wiranto mengakui, ada fluktuasi indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia. “Ada panas, dingin, anget, tapi tidak pernah sampai mendidih,” katanya.

Pada 2015-2016, Wiranto membeberkan, terjadi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Hal itu, sambung dia, karena ada ada tambahan indikator. “Hal itu mengakibatkan, ada kegiatan yang tidak bisa langsung dinetralisir. Dan itu, menggerus sedikit nilai indeks demokrasi. Tapi kali ini pemerintah telah memberi isyarat tegas, di antaranya agar PNS tidak memakai fasilitas pemerintah untuk kampanye dan soal netralitas pun digembar-gemborkan terus,” katanya.

Kerukunan Beragama

Pada kesempatan itu, Wiranto juga mengungkap capaian Kemenkopolhukam, yakni terkait pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Di mana, kata dia, FKUB dibentuk menyatukan umat beragama.

“Dari 2015, FKUB sudah dibentuk di 34 provinsi. Sedangkan pada 2018, sudah ada di 500 kabupaten/kota. FKUB merupakan media yang efektif untuk dialog, termasuk menekan konflik,” katanya.

Pada 2016, Wiranto juga membeberkan, terjadi penurunan indeks kerukunan beragama. Hal tersebut, kata dia, terjadi karena ada pengaruh dari pelaksanaan pilkada serentak.

“Dan ada gesekan-gesekan terjadi. Ada kecenderungan dalam kegiatan politik digunakan agama sebagai simbol-simbol kontestasi. Itulah yang kemudian menyebabkan indeks kerukunan umat beragama menjadi agak turun. Lantaran munculnya konflik-konflik horizontal dan juga pengaruh perkembangan hoax,” katanya.

Kondisi serupa itu, Wiranto mengatakan, tidak bisa dielakkan. Tapi, sambung dia, harus senantiasa ditemukan cara untuk bisa ditekan. Sehingga, kata dia, tidak mengganggu stabilitas nasional. “Hoax sendiri hingga kini dipandang belum sampai mengganggu kerukunan sebagai bangsa,” paparnya.

Ancaman Terbaru

Wiranto mengungkapkan pula ancaman terbaru yang dihadapi Indonesia. Jika wujud ancaman di masa lalu, kata dia, adalah aneksasi. Kini, tambah dia, ancaman baru yang dihadapi tidaklah terlihat tapi bersifat masif.

“Ancaman itu adalah cyberattack yang muncul dari perkembangan teknologi tinggi. Untuk itu, pemerintah sudah mengembangkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman tersebut. Sebanyak 324 kasus hate speech sudah ditangani. Demikian juga dengan hoax sebanyak 53 kasus dan terjadi penurunan cybercrime pada 2015-2017,” tuturnya.

Khusus terkait kejahatan siber, Wiranto mengatakan, sudah diantisipasi dengan pembentukan badan siber. “Pembentuk badan itu tidak dilakukan dari nol. Pasalnya, badan itu sebelumnya adalah Badan Sandi Negara yang ditingkatkan kemampuannya untuk mempercepat kemampuan melawan siberm,” katanya.

Wiranto juga mengungkap alasan perlunya membentuk badan saber pungli. “Jika pungli berkembang lebih kuat dari peraturan pemerintah, maka negara akan kolaps.
Itu karena ada high cost, sehingga akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Sejauh ini, badan itu sudah melakukan OTT dari tahun ke tahun, sudah banyak kasus yang diproses secara hukum yang adil,” ujarnya.

Stabilitas Pertahanan

Terkait dengan stabilitas pertahanan, Wiranto mengatakan, negara terus berusaha pemenuhan kebutuhan dasar minimum pertahanan (minimum essential force) bisa berjalan efektif. Yakni, kata dia, dengan menetapkan pembelian secara rigid alutsista yang bermanfaat bagi sistem pertahanan Indonesia.

“Targetnya, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tampak, pada 2014 sebanyak 40 dan pad 2017 sebanyak 75. Ini merupakan bagian untuk mengamankan kekuatan diplomasi kita. Sehingga memang membutuhkan kekuatan yang memadai,” paparnya.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PANRB Syafruddin, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Komjen Ari Dono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNN Heru Winarko.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
Forum Merdeka Barat 9
Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Infromasi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110