Title : 9,38 Juta Lapangan Kerja Tercipta dalam Tiga Tahun Logo
Date : 2018-11-09 07:20:00
Media : Investor Daily Indonesia
Jurnalis : Redaksi
Narasumber : Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/BappenasM Hanif Dhakiri, Menteri KetenagakerjaanDavid Sumual, Ekonom BCA
Nilai : Pro
Topik : Pengurangan Pengangguran
Kategori : -
Rubrik : Berita
9,38 Juta Lapangan Kerja Tercipta dalam Tiga Tahun

9,38 Juta Lapangan Kerja Tercipta dalam Tiga Tahun
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sudah menghadirkan penciptaan kesempatan (lapangan) kerja sebanyak 2,99 juta di 2018. Jika diakumulasikan dalam tiga tahun terakhir jumlahnya mencapai 9,38 juta kesempatan kerja.

"Pemerintah telah menciptakan 9,38 juta lapangan kerja. Secara absolut, jumlah pengangguran juga turun sebesar 40 ribu orang," kata Bambang dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (8/11).

Bambang menjelaskan, penciptaan kesempatan kerja paling rendah terjadi di 2015 sebanyak 0,19 juta. Hal itu dikarenakan pelemahan dolar memukul impor bahan baku yang kemudian berpengaruh terhadap sektor industri. Pengurangan jumlah pekerja yang cukup besar ada pada sektor pertanian, karena pekerja di sektor pertanian beralih ke sektor jasa.

Selanjutnya ia menjelaskan pengangguran terendah (berdasarkan wilayah) pada 2018 adalah Provinsi Bali (1,37%), Nusa Tenggara Timur (3,01%), dan Sulawesi Barat (3,16%). Sementara pengangguran tertinggi pada 2018 adalah Banten (8,52%), Jawa Barat (8,17%), dan Maluku (7,27%). Dibandingkan setahun yang lalu, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,34 poin, sementara TPT perdesaan meningkat sebesar 0,03 poin.

"Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah pekerja di sektor pertanian yang menyusut. Para pekerja di desa yang keluar dari sektor pertanian namun belum memperoleh pekerjaan baru menjadi beban pengangguran di perdesaan," jelas Bambang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan penciptaan kesempatan kerja terhadap 10 juta orang. Bambang memperkirakan target tersebut dapat tercapai. Agar bisa mencapai target tersebut, lanjut dia, pemerintah cukup membuat 600 ribu kesempatan kerja lagi.

"Dengan pertumbuhan ekonomi sesuai kesepakatan APBN (2019) sebesar 5,3% diharapkan bisa mewujudkan lebih dari dua juta lapangan kerja baru dan secara total melebihi target Nawacita," ucap Bambang.

Tiga Sektor

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan hanif dhakiri mengatakan, ada beberapa sektor yang berperan dalam meningkatan kesempatan kerja. Menurutnya pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman mampu menyerap 60% dari total angkatan kerja nasional dalam lima tahun terakhir. Hal ini yang mendorong penurun tingkat pengangguran terbuka.

1 Secara keseluruhan tren TPT selalu menurun. Pada tahun 2015 jumlah TPT sebesar 7,31%, pada tahun 2018 6,45%, trennya tetap positif. Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman ini cukup berkontribusi menyerap tenaga kerja," ucap Hanif.

Dari total jumlah penyerapan angkatan kerja baru di era Kabinet Kerja, industri pengolahan menyerap 24%, retail besar, kecil dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintahan/ja-minan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7% dan akomodasi/ kuliner/rekreasi 4%.

Sejak 2015, lanjut dia, angka pengangguran terbuka tercatat 6,28%, lalu turun lagi 5,61% pada 2016, lalu 5,50% di 2017, dan sampai Agustus 2018 mencapai 5,34%.

"Kalau bicara pengangguran kita harus katakan capaian yang ada belum sepenuhnya yang kita harapkan. Namun kita harus jujur melihat trennya, pengangguran terus menurun," papar Hanif.

Ia mengatakan, tingkat pengangguran terbuka berbasis pendidikan yang paling besar kontribusinya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekitar 11,24%. Dari semua kategori pendidikan trennya positif.

Pada 2015, sumbangan lulusan SMK ke pasar tenaga kerja sebanyak 12,65%, pada 2016 mencapai 11,11%. Sedangkan di 2017 naik lagi menjadi 11,41%. Dari 2017 ke 2018 menjadi 11,24%.

"Sebenarnya ini positif. Kita harus melihat secara optimistis bagaimana meningkatkan kemampuan dan menambah kesempatan kerja," ucap Hanif.

Tingkatkan Industri Formal

Selanjutnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk meningkatkan jumlah kesempatan kerja pemerintah harus meningkatkan jumlah industri formal. Dengan adanya peningkatan industri formal maka akan meningkatkan jumlah pekerja formal sehingga berdampak baik bagi tenaga kerja.

"Perlu ada strategi untuk lebih banyak pekerja formal karena di situ ada jaminan ketenagakerjaan, gaji sesuai UMR, dan keselamatan kerja relatif diperhatikan oleh pemberi kerja," ucap Bambang.

Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mendorong formalisasi kegiatan ekonomi. Pemerintah juga berupaya menghadirkan industri padat karya, misalnya melalui penyedian tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen supaya menyerap tenaga kerja di sektor formal. Meski begitu pekerja di sektor informal tetap merupakan bagian penting.

"Kita harus mendorong investasi yang bersifat padat karya misalnya tekstil garmen. Ini menjadi contoh bagaimana penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor formal," ucap Bambang.

Ia mengatakan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan status dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi pelaku usaha besar. Salah satu langkahnya adalah dengan menetapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam revisi tersebut ada penurunan tarif final PPh dari 1% menjadi 0,5%

"Saat mereka (UMKM) masuk ke sektor formal dan membayar pajak seperti perusahaan yang lain, tenaga kerjanya juga akan mendapatkan perlindungan, upah, dan jaminan yang lebih baik," kata dia.

Ekonom BCA David Sumual melihat penyerapan jumlah tenaga kerja cukup baik. Namun, jumlah penyerapan tenaga kerja harus lebih banyak masuk ke sektor produktif sehingga dapat berkontribusi maksimal untuk perekonomian negara.

"Yang harus diperhatikan adalah kualitasnya dalam memberikan nilai tambah untuk ekonomi. Karena tenaga kerja yang bekerja di sektor formal lebih berkontribusi untuk penerimaan negara. Sementara untuk pekerja di sektor non formal tidak termasuk dalam perhitungan penerimaan negara," ujar David.

Ia melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan SDM sudah sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Sebab yang dibutuhkan adalah pekeja yang terampil. Tidak hanya bersaing dalam hal upah murah tetapi bersaing dengan keterampilan yang dimiliki.

Terutama untuk pekerja manufaktur, diluar negeri dibayar mahal namun pekerjanya terampil," ucap David.

David mengaatkan salah satu keinginan investor ketika masuk ke Indonesia adalah mencari pekerja terampil. Pemerintah juga harus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya di Tiongok sudah membuka sekolah khusus yang dapat mensertifikasi tenaga kerja menjadi operator drone. Sebab alat tersebut sudah dipakai di berbagai sektor pekerjaan.

"Harus menyesuaikan sertifikasi di bidang penting. Tidak hanya di sektor manufaktur tetapi sektor jasa juga penting. Sertifikasi dibutuhkan untuk jenis kompetensi yang tadinya hanya ada di luar, kalau bisa dihadirkan di dalam negeri," ucap David,
Forum Merdeka Barat 9
Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Infromasi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110